Peluang Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan dinilai masih terbuka lebar. Melihat skenario tersebut, kubu petahana dinilai lebih diuntungkan oleh peluang tersebut. Apalagi Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang terdiri dari partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, telah bubar.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, melihat, wacana bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi dapat diartikan sebagai kemenangan petahana.
Prabowo dengan Gerindra yang memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen di periode mendatang, dinilai akan memperkuat koalisi petahana yang sudah ada jadi lebih dominan.
“Seandainya Gerindra bergabung, sama saja meluluhlantakkan oposisi. Dengan begitu, kubu 01 sukses mempreteli oposisi,” ujar Ujang di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Ujang mengingatkan sebelum wacana Gerindra melompat ke kubu Jokowi menghangat, PAN dan Demokrat sudah terlebih dahulu dikabarkan akan berpindah haluan. Jika ketiganya bergabung ke gerbong petahana, ia merasa posisi pemerintah akan begitu kuat dan dominan. “Itu kan koalisi gemuk dan sangat kuat, tentu sangat menguntungkan Jokowi,” imbuhnya.
Dalam pemilu tahun ini, Gerindra memang mengantongi jumlah suara terbanyak kedua setelah PDIP dengan angka hampir 17,6 juta suara atau 12,57 persen dari total suara nasional.
Menentukan
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, menilai, peluang Gerindra berpindah haluan akan sangat bergantung pada kesepakatan politik yang akan mereka capai dengan parpol pengusung petahana. Dalam hal tersebut, penawaran dari kubu Jokowi jadi faktor yang lebih menentukan.
“Artinya Jokowi menawarkan apa, apakah cukup strategis. Kedua, apakah tawaran itu bisa diterima secara politik atau secara kondusif di kubu Prabowo,” terang Idil di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Kendati begitu, kans Prabowo bergabung ke pemerintah dinilai tetap besar. Kebutuhan untuk tetap kompetitif di Pemilu 2024 bisa jadi penyebab.
Dari koalisi pemerintah, suara-suara yang mempersilakan Gerindra untuk bergabung terbilang tak sedikit. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku tak keberatan dengan wacana tersebut.
Jokowi
Sebelumnya, Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengemukakan, presiden terpilih Jokowi tidak keberatan bila Partai Gerindra ingin bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, katanya, bergabungnya Gerindra dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum tentu diterima oleh partai politik yang telah tergabung lebih dulu seperti PDIP, PPP, NasDem, Golkar, PKB, Hanura, dan PSI.
Sebab, masing-masing partai politik masih harus mempertimbangkan kepentingan serta keinginan Gerindra terkait jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang.
“Bayangan saya kalau Gerindra masuk ke dalam, secara prinsip dulu, bisa jadi Jokowi enggak keberatan, artinya tidak menutup pintu,” ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/7/2019).
“Jokowinya ya, kalau partai-partai lain enggak tahu, masing-masing seusai dengan kepentingan dan keinginan banyaknya kursi kabinet,” kata dia.
Terbiasa Oposisi
Partai Gerindra masih menunggu Prabowo menentukan posisi mereka terhadap pemerintah. Sementara PKS, PAN, dan Demokrat baru akan membahas sikap mereka dalam forum resmi partai.
Menurut Wakil Ketua DPP Gerindra, Andre Rosiade, partainya tetap dapat unjuk gigi jika kembali berseberangan dengan pemerintah.
“Terus terang kami belum tahu kapan itu akan diputuskan, tapi apapun keputusan Pak Prabowo, kami harus bisa bermanfaat, baik di luar atau di dalam pemerintahan,” ujar Andre di Jakarta,
Ia menenrangkan, pihaknya sudah menjadi oposisi sejak 2009. Sehingga, lanjut dia, tidak ada masalah pihaknya untuk berada di dalam atau luar pemerintah.
Bahkan, sejak didirikan tahun 2008 Gerindra belum pernah menempatkan perwakilan mereka di kabinet pemerintah. Baik era Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jokowi.
Andre menilai apapun sikap yang diputuskan partainya setelah perhelatan pemilu 2019 tidak bakal berdampak langsung pada capaian mereka pada pemilu 2024. [harianterbit]
