Polisi Perketat Pengamanan Kantor DPP Golkar, Terkait Munas?

Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). Dalam kampanye tersebut Golkar mengajak untuk memilih kader dari partai Golkar serta memilih pasangan Capres -Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimajaama./

Politisi Partai Gokar Dave Akbarshah Fikarno atau biasa disapa Dave Laksono menampik dugaan adanya penambahan pasukan pengamanan di depan kantor sekretariat DPP Partai Golkar di Jakarta Barat terkait Munas partai itu.

Menurutnya, pengamanan ini untuk mengantiasipasi adanya perwakilan dari DPD daerah tingkat II yang mengadukan permasalahan di provinsi ke DPP Golkar. Namun hal ini dikhawatirkan menimbulkan kericuhan.

“[Pengamanan ini dilakukan] Untuk menghindari tindakan anarkis. Bukan karena [menjelang] Munas. Tapi justru kita khawatir di daerah yang merasa tidak puas dengan kebijakan tingkat 1 nya dan melakukan aksi anarkis di DPP,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/7/2019).

Dave tidak menejelaskan secara rinci perwakilan daerah mana yang akan disinyalir akan ke DPP Golkar. Namun belum lama ini, setidaknya 10 Ketua DPD Golkar tingkat II di Maluku diberhentikan.

Pemberhentian ini diduga akibat munculnya dukungan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Saat ditanyai mengenai hal tersebut, Dave memiliki mengaku hal itu merupakan rotasi biasa di tubuh partai. Pasalnya dari para Ketua DPD tingkat II telah menjabat dua kali sebagai ketua maupun lebih, sehingga dibutuhkan rotasi.

Pun demikian Dave mengakui Golkar selalu menghangat menjelang Musyawarah Nasional. Sejak beberapa kali Munas, tetap muncul pihak yang tidak menerima dengan keputusan musyawarah.

“Kita ikuti proses yang ada. Jangan paksakan kehendak, jangan terprovokasi,” katanya.

Untuk diketahui, Dewan Pimpinan Pusat Golkar belum lama ini mengajukan bantuan pengamanan kantor tersebut kepada Polres Metro Jakarta Barat.

Berdasarkan surat yang diterima Bisnis, DPP Golkar meminta pengamanan 24 jam di komplek kantor Sekretariat DPP Partai Golkar di Jalan Anggek Nelly Murni XI A, Slipi Jakarta Barat.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus itu, meminta aparat kepolisian mengerahkan 1 SSR atau satuan setingkat regu dengan jumlah 10 orang di kantor tersebut.

Menurut Dave, pengamanan ini masih belum diketahui akan berlangsung berapa lama. Pihaknya masih melihat situasi di lapangan terkait pengamanan tersebut. [bisnis]