Menteri Keuangan, Sri Mulyani, baru saja menyentil Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sri Mulyani memberikan predikat negatif pada Kemenhub terkait dengan pengelolaan anggaran. Ia bahkan menyebut reputasi Kementerian Perhubungan populer dengan korupsi.
Sentilan tersebut disampaikan Sri Mulyani pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja tahun 2019 Kemenhub pada Kamis (1/2). Sri Mulyani menyatakan bahwa kemampuan Kementerian Perhubungan dalam mengelola sumberdaya masih kurang.
“Mengenai Kementerian Perhubungan, data di sini kelihatan, saya hanya minta 10 tahun terakhir, ini cukup memberi ilustrasi mengenai kemampuan Anda semua mengelola sebuah resource (sumber daya) yang ada di tangan kita,” ujar Sri Mulyani. “Korupsi, saya rasa Kementerian (Perhubungan) ini udah cukup populer dengan reputasi itu.”
Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berterima kasih atas catatan yang diberikan oleh Sri Mulyani. Dirinya mengungkapkan bahwa hal tersebut baik untuk dijadikan pelajaran. Budi Karya juga mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk berbuat sesuatu yang baru.
“Saya ucapkan terima kasih atas catatan itu karena membuat kita semangat melakukan perbaikan,” ujar Budi Karya. “Oleh karenanya saya mengajak teman-teman, yang lama tinggalkan. Kita berbuat sesuatu yang baru, cara, pemikiran, dan integritas yang baru.”
Sementara itu, terkait penyerapan anggaran yang kecil, Budi mengaku hal itu terjadi karena alokasi anggaran yang baru diberikan di Oktober. Ia kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan anggaran pada awal tahun.
“Kalau penyerapan tahun 2016 itu kita hanya 74 persen. Tahun 2017 sudah 84 persen. Mengapa kita tidak bisa maksimal? Ada alokasi anggaran yang diberikan pada kami bulan Oktober, jadi penyerapan belum maksimal,” ujar Budi. “Jadi tahun ini kami minta kepada Kemenkeu dropping anggaran itu awal tahun.”
Terkait dengan tuduhan populer dengan korupsi, Menteri Perhubungan sudah optimis untuk mengadakan perbaikan. Ia menganggap pernyataan Sri Mulyani sebagai sebuah kritik yang membangun Kementerian Perhubungan nantinya.
