Kehadiran justice collaborator dan whistleblower dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus hukum.
Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Lalu, apa beda justice collaborator dan whistleblower?
Perbedaan justice collaborator dengan whistleblower Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius.
Tindak pidana tertentu yang dimaksud seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir yang lain.
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, justice collaborator disebut juga sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.
Sementara itu, whistleblower adalah orang yang mengungkapkan fakta mengenai sebuah tindak pidana yang terjadi. Whistleblower disebut pula sebagai pelapor tindak pidana.
Dari pengertian ini, dapat dilihat bahwa justice collaborator merupakan orang yang mengaku ikut terlibat dalam kasus tindak pidana, walaupun dia bukanlah pelaku utama.
Sementara whistleblower hanya melaporkan dan bukan bagian dari pelaku atau tindak pidana yang dilaporkannya.
Perbedaan antara justice collaborator dan whistleblower juga terdapat pada perlindungan hukum atas kasus yang diungkap keduanya.
Whistleblower tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang diberikannya, kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
Sedangkan justice collaborator, sebagai bagian dari pelaku tindak pidana tidak akan dibebaskan dari tuntutan hukum.
Namun, atas perannya dalam mengungkap kasus, justice collaborator akan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan. Misalnya, pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana dengan pelaku yang diungkap tindak pidananya.
Justice collaborator juga akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya, yaitu keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014.(Sumber)
