Kontroversi terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke publik. Menuk Wulandari, aktivis dari Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), menilai bahwa isu ini mencerminkan semakin suramnya kondisi Indonesia.
Menuk Wulandari menyampaikan bahwa kejelasan mengenai riwayat pendidikan seorang pemimpin adalah hal mendasar yang harus dipastikan kebenarannya. “Jika benar ada pemalsuan ijazah, ini bukan hanya soal pribadi Jokowi, tetapi menyangkut kredibilitas negara. Indonesia semakin gelap jika pemimpinnya sendiri tidak memiliki kejujuran dalam aspek fundamental seperti ini,” tegasnya dalam pernyataan resmi kepada redaksi Radar Aktual, Jumat (21/3).
Dugaan ini pertama kali mencuat beberapa waktu lalu setelah sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan ijazah yang digunakan Jokowi dalam proses administrasi pencalonan dirinya di Pilpres. Beberapa aktivis dan pengamat menilai terdapat kejanggalan dalam dokumen akademik yang dimiliki.
Menuk menilai bahwa isu ini memiliki dampak yang lebih luas. “Ketika seorang pemimpin tertinggi negara dituduh memiliki ijazah palsu, maka yang dipertanyakan bukan hanya integritas individu tersebut, tetapi juga sistem yang memungkinkan hal seperti ini terjadi. Jika tuduhan ini benar, maka ada kegagalan dalam sistem verifikasi administratif yang seharusnya bekerja dengan baik,” jelas Menuk.
Menuk menambahkan bahwa ARM akan terus mendorong adanya investigasi independen untuk memastikan kebenaran dari dugaan ini. “Jangan sampai rakyat terus dibohongi. Kami menuntut transparansi penuh dari pihak terkait, termasuk universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut,” ujarnya.
UGM sebagai institusi yang diklaim sebagai tempat Jokowi menempuh pendidikan, juga sempat memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah alumnus universitas tersebut dan telah menyelesaikan studinya di Fakultas Kehutanan. Namun, beberapa pihak tetap mempertanyakan transparansi verifikasi ini dan meminta adanya investigasi independen.
