Kunjungan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65 ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada Kamis, 17 April 2025 di Solo, menuai sorotan. Namun, tudingan yang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut melanggar etika atau merusak tatanan hukum dinilai berlebihan dan tidak berdasar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasanuddin dari SIAGA 98 yang menilai bahwa pertemuan itu merupakan bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran yang lumrah. Ia menegaskan bahwa dalam konteks pendidikan, kunjungan tersebut adalah kegiatan biasa dan tidak memiliki muatan politis.
“Ini pertemuan atau kunjungan peserta didik Sespimmen. Dalam kapasitas sebagai siswa didik, mereka menyerap ilmu dan pengalaman dari mantan presiden. Jadi sah-sah saja, dan tak perlu dipersoalkan, apalagi dipolitisasi terlalu jauh,” ujar Hasanuddin kepada Radar Aktual, Senin (21/4/2025)
Ia menanggapi kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, yang menilai bahwa pertemuan tersebut bisa ditafsirkan sebagai tindakan yang melanggar etika dan menimbulkan persepsi tidak netral di tengah tahun politik. Menurut Hasanuddin, penilaian tersebut terlalu jauh dan tidak memahami substansi serta konteks kegiatan.
“Kunjungan ini jelas bersifat akademik dan edukatif. Presiden ke-7 RI adalah figur penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Menghadirkan beliau sebagai narasumber atau tokoh inspiratif bukan hal yang baru dalam pendidikan kepemimpinan,” tambahnya.
Menurut Hasanuddin, justru penting bagi peserta didik Sespimmen yang sedang digembleng untuk menjadi calon pemimpin di institusi Polri agar belajar langsung dari para tokoh bangsa yang telah menjalankan kepemimpinan dalam skala nasional. Dengan demikian, mereka memperoleh perspektif yang lebih utuh tentang kepemimpinan, manajemen pemerintahan, dan komunikasi publik.
“Ini komunikasi dalam konteks pembelajaran atau menimba ilmu. Sesuatu yang positif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam narasi yang cenderung mempolitisasi setiap langkah tokoh publik, terlebih jika langkah tersebut sejatinya bersifat mendidik dan konstruktif bagi generasi penerus.
Hasanuddin pun mengajak semua pihak untuk melihat pertemuan itu secara objektif dan proporsional. “Kita tidak sedang membahas politik praktis. Ini murni bagian dari kurikulum pendidikan Sespimmen. Tidak ada pelanggaran etika, tidak ada tatanan hukum yang dirusak,” tandasnya.
Sebagai penutup, Hasanuddin menyampaikan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan kepolisian. “Kita semua tentu menginginkan pemimpin Polri yang berintegritas, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan. Dan proses itu dimulai dari pendidikan seperti ini,” pungkasnya.
