Beredar kabar bakal terjadi perombakan kabinet atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Santer terdengar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bakal menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara, Airlangga Hartarto bakal menjadi Duta Besar Amerika Serikat.
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Golkar Sarmuji menegaskan, persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo.
“Reshufle wewenang penuh Presiden. Dilakukan apa tidak tergantung presiden. Kapan dilakukan hanya presiden yang tahu,” kata Sarmuji, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (23/5).
Sarmuji mengatakan, Partai Golkar hingga saat ini tak pernah membahas soal reshuffle. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan Prabowo.
“Kami tidak pernah membahas reshuffle karena kami menyadari itu bukan kewenangan kami,” pungkasnya.
Airlangga jadi Dubes AS
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan, bakal diangkat menjadi Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).
Saat ditanya perihal isu perombakan kabinet atau reshuffle di kabinet Prabowo Subianto, dia mengaku tak mengetahuinya.
“Enggak paham,” kata Airlangga, di Kompleks Istana, Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/5).
Mengenai kabar dirinya menjadi Dubes AS, Airlangga pun hanya tersenyum kepada awak media tanpa memberikan jawaban secara detail.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta agar seluruh pihak tidak bertindak di luar kewenangan. Sebab, persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai kepala negara.
“Kita itu jangan berpikir bertindak melampai batas kewenangan. Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil.(Sumber)
