Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membuka musyawarah kerja nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Usai acara tersebut, ia berharap tak ada lagi dualisme pada internal partai berlambang Kakbah itu.
“Sebaiknya islah, tidak ada lagi status hukum yang direbut, udah selesai PPP itu. Ini (PPP Muktamar Pondok Gede) yang punya. Yang lainnya dianggap tidak ada menurut hukum,” ujar Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12).
Ia menyayangkan dualisme yang terjadi pada partai berlambang Ka’bah itu. Sebab, hal tersebut justru membuat PPP terpuruk pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, dengan hanya memperoleh sebanyak 19 kursi di DPR.
Padahal, PPP adalah salah satu partai Islam tertua di Indonesia serta sudah memiliki konstituen yang tetap dalam setiap Pemilu.
“Penganut moderasi Islam, Islam ahlul sunah waljamaah yang terbuka terhadap perbedaan, bersahabat dengan orang-orang berbeda kultur, berbeda ras, suku dan sebagainya. Itulah PPP,” ujar Mahfud.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan dualisme sudah tak ada di partainya, usai digelarnya Mukernas V. Itu dibuktikan dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto.
“Jadi memang kami terbuka, ada juga beberapa tokoh yang selama ini sebut saja belum sepenuhnya ada di tempat kita, juga semua kami undang,” ujar Arsul.
Terkait tidak hadirnya Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, ia mengaku tak tahu alasannya. Sebab, komunikasi dengannya selama ini dilakukan oleh Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
“Saya tidak tahu persis karena yang berkomunikasi dengan Pak Humphrey , Plt Ketum. Kebetulan kalau saya sekjen,” ujar Arsul. {republika}
