Peringatan Presiden Prabowo Subianto mengenai bahaya kelompok yang memanfaatkan demonstrasi untuk memicu kerusuhan pada Agustus 2025 kembali menjadi perhatian di tengah dinamika politik nasional dan rencana demonstrasi pada 10 November 2026.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, peringatan Prabowo tersebut sangat relevan dengan situasi politik saat ini. Ia mengingatkan adanya kemungkinan aksi demonstrasi ditunggangi kelompok berkepentingan untuk menciptakan kekacauan dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menurut Amir, demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, persoalan muncul apabila gerakan masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk menciptakan kerusuhan.
“Prabowo pernah mengingatkan bahaya kelompok yang ingin memanfaatkan kerusuhan untuk mendapatkan keuntungan politik. Peringatan itu jangan dianggap sebagai pernyataan biasa. Dalam analisis intelijen, potensi penunggangan demonstrasi harus diwaspadai, terutama ketika situasi politik sedang mengalami ketegangan,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, pada akhir Agustus 2025, Prabowo mengingatkan adanya pihak-pihak yang ingin mengadu domba masyarakat dan mengambil keuntungan dari kerusuhan. Presiden menegaskan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat kerusuhan adalah rakyat.
Prabowo juga mengingatkan bahwa ada kelompok yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat. Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta menjaga persatuan dan mewaspadai upaya adu domba.
Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA dalam laporan mengenai peringatan Prabowo terhadap kelompok pemicu kerusuhan pada Agustus 2025.
Amir menilai, peringatan tersebut memiliki dimensi intelijen dan geopolitik yang perlu dibaca lebih jauh. Sebab, kerusuhan dalam demonstrasi tidak selalu berdiri sendiri sebagai akibat spontan dari ketidakpuasan masyarakat.
Dalam sejumlah situasi politik, kata dia, terdapat kemungkinan aktor tertentu memanfaatkan kemarahan publik, memperbesar konflik, kemudian membangun persepsi bahwa pemerintahan tidak mampu menjaga stabilitas keamanan.
Amir menduga dinamika demonstrasi saat ini berpotensi dimanfaatkan kelompok yang selama ini disebut sebagai Geng Solo. Menurut dia, kelompok tersebut perlu dicermati karena perubahan konfigurasi kekuasaan setelah Prabowo menjadi Presiden berpotensi menimbulkan benturan kepentingan politik.
Ia menduga ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan demonstrasi untuk menciptakan situasi tidak terkendali, sehingga tekanan politik terhadap Presiden Prabowo semakin besar.
“Jangan sampai demonstrasi yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat justru ditunggangi kelompok tertentu. Saya melihat ada kemungkinan Geng Solo memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kerusuhan. Ini harus menjadi perhatian serius aparat intelijen dan keamanan,” ujarnya.
Amir mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Sebagaimana diberitakan, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan sistem penyadapan tanpa prosedur yang semestinya. Kasus tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Bagi Amir, perkara ini menjadi salah satu faktor yang membuat dinamika keamanan dan politik nasional perlu dicermati secara lebih serius. Ia menilai, apabila terdapat jaringan kepentingan yang saling beririsan dengan konflik politik, potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan tidak boleh diabaikan.
Selain persoalan Geng Solo, Amir juga menyoroti kemungkinan kepentingan oligarki dalam dinamika politik yang berkembang.
Menurut dia, ketegasan Prabowo melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), termasuk pengenaan denda administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan, berpotensi berbenturan dengan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Kebijakan penertiban kawasan hutan dan penagihan kewajiban kepada perusahaan merupakan bagian dari upaya negara mengembalikan penguasaan sumber daya alam sesuai ketentuan hukum.
Amir melihat, kebijakan tersebut dapat menimbulkan resistensi dari kelompok ekonomi yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya alam.
“Prabowo sedang berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang sangat besar. Ketika negara mulai menertibkan kawasan hutan, mengambil kembali penguasaan negara, dan menjatuhkan denda kepada perusahaan yang melanggar, tentu ada kepentingan yang terganggu,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam perspektif geopolitik, kekuatan oligarki tidak selalu bekerja melalui jalur politik formal. Pengaruh ekonomi dapat digunakan untuk membangun jaringan komunikasi, membentuk opini publik, dan memengaruhi arah kebijakan.
Karena itu, Amir meminta pemerintah tidak hanya melihat demonstrasi dari jumlah massa dan tuntutan yang disampaikan. Pemerintah juga perlu mencermati kemungkinan adanya aktor yang berusaha memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik maupun ekonomi.
Lebih jauh, Amir menjelaskan bahwa dalam analisis intelijen terdapat sejumlah tahapan yang perlu diwaspadai ketika sebuah demonstrasi berpotensi ditunggangi.
Pertama, pembentukan opini yang memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Kedua, mobilisasi massa melalui berbagai jaringan. Ketiga, munculnya provokasi dan benturan yang dapat mengubah karakter demonstrasi damai menjadi kerusuhan.
Keempat, pembentukan narasi bahwa pemerintah gagal mengendalikan keamanan. Apabila rangkaian tersebut terjadi, demonstrasi bisa berkembang menjadi instrumen tekanan politik terhadap Presiden.
“Yang harus diwaspadai bukan demonstrasinya, melainkan kemungkinan operasi cipta kondisi di balik demonstrasi. Jangan sampai rakyat dijadikan instrumen pertarungan elite. Masyarakat turun menyampaikan aspirasi, tetapi ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kekacauan,” katanya.
Amir meminta Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh aparat keamanan dan intelijen untuk meningkatkan deteksi dini. Pengamanan demonstrasi harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak represif.
Ia juga mengingatkan agar aparat tidak mudah memberikan stigma negatif kepada demonstran. Pemisahan antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak yang melakukan provokasi dan tindak pidana harus dilakukan secara objektif.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga dua hal sekaligus, yakni kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat dan stabilitas keamanan nasional.
“Presiden harus memastikan tidak ada kelompok yang menggunakan rakyat sebagai tameng untuk menjalankan agenda politiknya. Negara harus hadir, tetapi jangan sampai tindakan aparat justru menjadi bahan bakar bagi konflik yang lebih besar,” pungkas Amir.
