Kinerja PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) menjadi sorotan. Di balik upaya perseroan memperkuat fundamental dan melakukan transformasi bisnis, bank yang terafiliasi dengan pengusaha Tommy Winata tersebut memiliki sejumlah catatan yang patut dicermati, mulai dari kerugian ratusan miliar rupiah, penurunan penyaluran kredit, kredit bermasalah, hingga sengketa dengan nasabah.
Persoalan tersebut menjadi penting karena Bank Artha Graha merupakan lembaga perbankan terbuka yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada berbagai sektor usaha. Kinerja keuangan, tata kelola, kualitas kredit, serta perlindungan nasabah semestinya menjadi perhatian utama manajemen dan regulator.
Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025, Bank Artha Graha mencatat kerugian bersih sebesar Rp567,52 miliar. Angka tersebut berbanding terbalik dengan kinerja 2024 yang masih membukukan laba bersih Rp152,47 miliar.
Dengan demikian, terjadi pembalikan kinerja sekitar Rp720 miliar dalam setahun. Kondisi ini memperlihatkan tekanan serius terhadap kemampuan bank menghasilkan keuntungan.
Salah satu persoalan yang mencolok adalah meningkatnya beban operasional. Pada 2025, pendapatan operasional tercatat Rp2,255 triliun, sedangkan beban operasional mencapai Rp2,838 triliun.
Artinya, beban operasional melampaui pendapatan operasional sekitar Rp582,88 miliar. Padahal, pada 2024 bank masih membukukan pendapatan operasional Rp2,003 triliun dan beban operasional Rp1,806 triliun.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan biaya, strategi bisnis, serta kemampuan manajemen mengembalikan profitabilitas perusahaan.
Kredit Menyusut, Kredit Macet Masih Ada
Persoalan lainnya terlihat pada penyaluran kredit. Laporan keuangan menunjukkan jumlah kredit yang diberikan pada akhir 2024 mencapai Rp10,605 triliun.
Namun, pada akhir 2025 jumlahnya turun menjadi Rp9,792 triliun. Penurunan tersebut berlanjut hingga September 2026, ketika total kredit tercatat sekitar Rp9,075 triliun.
Dengan demikian, dalam kurun waktu Desember 2024 hingga September 2026, penyaluran kredit menyusut sekitar Rp1,53 triliun.
Sementara itu, kredit macet atau kolektibilitas 5 masih tercatat Rp192,409 miliar pada akhir 2025. Pada September 2026, kredit macet meningkat menjadi Rp198,615 miliar.
Jika kategori kurang lancar, diragukan, dan macet digabungkan, jumlah kredit bermasalah pada September 2026 mencapai sekitar Rp221 miliar.
Laporan posisi keuangan September 2026 juga memperlihatkan rasio NPL gross sebesar 2,44 persen, meningkat dibandingkan 2,10 persen pada September 2025. Sebaliknya, NPL net tercatat 0,87 persen, membaik dibandingkan 1,15 persen pada periode pembanding.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas kredit bank memiliki perkembangan yang tidak seragam. Rasio NPL net membaik, tetapi NPL gross justru meningkat.
Selain itu, rasio Kredit Kualitas Rendah (KKR) pada September 2026 tercatat 15,84 persen. Angka ini masih perlu dicermati meskipun lebih baik dibandingkan 18,75 persen pada September 2025.
Laba Kembali Positif pada September 2026
Di tengah catatan kerugian 2025, terdapat perkembangan positif dalam laporan keuangan September 2026.
Bank Artha Graha mencatat laba tahun berjalan Rp125,606 miliar hingga September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan Rp55,673 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan bunga bersih juga meningkat dari Rp534,703 miliar menjadi Rp636,688 miliar.
Rasio BOPO turun dari 96,31 persen menjadi 91,94 persen. Sementara Return on Assets (ROA) meningkat menjadi 0,72 persen dari 0,24 persen.
Namun, laporan tersebut juga memperlihatkan penurunan pendapatan bunga dari Rp1,270 triliun menjadi Rp1,169 triliun.
Dengan demikian, perbaikan laba pada 2026 menjadi perkembangan positif, tetapi belum menghapus catatan kerugian besar yang dialami perseroan sepanjang 2025.
Pernah Mendapat Sanksi dan Denda OJK
Catatan lain yang tidak kalah penting adalah sanksi regulator.
Pada Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan peringatan tertulis dan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Artha Graha Internasional.
Dalam penjelasan OJK yang diberitakan CNBC Indonesia, pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten, khususnya kewajiban melakukan revaluasi aset tetap secara berkala.
Pelanggaran itu berkaitan dengan laporan keuangan tahunan periode 2019 dan 2020.
OJK menyebut pelanggaran tersebut masuk kategori ringan. Bank juga telah membayar denda administratif yang dikenakan.
Kasus ini menjadi catatan tersendiri mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan terbuka.
Meskipun sanksi tersebut merupakan persoalan historis, publik tetap berhak mengetahui bagaimana perbaikan kepatuhan dan pengawasan internal dilakukan setelah regulator menjatuhkan sanksi.
Nasabah Gugat Bank Artha Graha Rp80 Miliar
Persoalan hubungan dengan nasabah juga pernah menjadi perhatian publik.
Pada Oktober 2025, media Surabaya Pagi memberitakan gugatan seorang nasabah bernama Raditya Mohammer Khadaffi terhadap Bank Artha Graha Internasional Cabang Surabaya.
Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1154/Pdt.G/2025/PN Sby.
Raditya mengajukan tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar Rp80 miliar. Sengketa tersebut berkaitan dengan fasilitas kredit sekitar Rp1,7 miliar yang diajukan pada 2018 untuk renovasi gedung.
Menurut keterangan Raditya dalam pemberitaan tersebut, pembayaran kredit mengalami kendala ketika pandemi Covid-19 menghantam usahanya. Ia mengaku telah membayar angsuran sekitar Rp350 juta selama periode Agustus 2018 hingga akhir 2022.
Raditya juga mempersoalkan proses pengalihan piutang atau cessie kepada pihak ketiga. Ia mempertanyakan nilai piutang yang disebut telah dialihkan sebesar Rp2,5 miliar, sementara menurut informasi yang diterimanya, sisa kewajiban kredit pada Januari 2023 sekitar Rp1,4 miliar.
Nasabah tersebut menduga terdapat persoalan dalam proses pengalihan piutang dan meminta OJK melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang bank di Surabaya.
Namun, tuduhan tersebut merupakan dalil pihak penggugat yang harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan fakta pelanggaran yang telah diputus pengadilan.
Bank Membantah Ada Permufakatan Jahat
Bank Artha Graha Internasional tidak tinggal diam menghadapi pemberitaan tersebut.
Dalam hak jawab yang dimuat Surabaya Pagi pada 15 Oktober 2025, Corporate Secretary Bank Artha Graha Internasional, Rumi Kreshna Wibowo, memberikan klarifikasi.
Bank menyatakan telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya. Namun, menurut pihak bank, debitur tidak memenuhi kewajiban sampai batas waktu yang diberikan.
Bank kemudian melakukan eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum. Bank juga menyatakan memiliki hak untuk menjual hak tagih atau piutang kepada pihak ketiga melalui mekanisme cessie.
Atas dasar itu, bank membantah tuduhan adanya permufakatan jahat dalam perkara tersebut.
Dua versi yang bertentangan ini memperlihatkan pentingnya transparansi dalam penyelesaian kredit bermasalah, terutama menyangkut perhitungan kewajiban debitur, pengalihan piutang, pemberitahuan kepada nasabah, dan pelaksanaan hak tanggungan.
Dana Masyarakat dan Pertanyaan tentang Tata Kelola
Di sisi penghimpunan dana, Bank Artha Graha mencatat dana pihak ketiga sebesar Rp22,652 triliun pada akhir 2025. Angka tersebut turun dari Rp23,890 triliun pada akhir 2024.
Sementara total aset bank pada 2025 mencapai Rp27,573 triliun, turun dibandingkan Rp30,126 triliun pada 2024.
Pada September 2026, total aset tercatat sekitar Rp26,109 triliun.
Bank juga memiliki kredit sindikasi sekitar Rp454,75 miliar pada September 2026, lebih rendah dibandingkan Rp499,318 miliar pada akhir 2025.
Di sisi permodalan, CAR bank tercatat 27,76 persen pada akhir 2025. Posisi ini menunjukkan bank masih memiliki bantalan permodalan yang relatif kuat.
Karena itu, persoalan Bank Artha Graha tidak tepat disederhanakan sebagai ancaman kebangkrutan. Data permodalan dan perkembangan laba 2026 justru memperlihatkan sejumlah indikator yang masih positif.
Namun, kerugian besar pada 2025, penyusutan kredit dan dana pihak ketiga, peningkatan NPL gross, serta sengketa nasabah merupakan catatan yang layak mendapatkan penjelasan terbuka.
Publik berhak mengetahui bagaimana manajemen memperbaiki kualitas kredit, mengendalikan biaya operasional, menjaga dana masyarakat, dan memastikan penyelesaian kredit bermasalah tidak merugikan hak-hak nasabah.
OJK sebagai regulator juga memiliki peran penting untuk memastikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen dijalankan.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa besar keuntungan yang berhasil dibukukan Bank Artha Graha, melainkan bagaimana bank tersebut mempertanggungjawabkan pengelolaan dana masyarakat ketika menghadapi kerugian besar dan berbagai persoalan bisnis.
Catatan: Seluruh angka keuangan dalam tulisan ini mengacu pada laporan 2025 dan laporan interim September 2026. Sengketa nasabah disajikan dengan memasukkan hak jawab bank agar pemberitaan berimbang.
