Istilah kudeta merangkak pertama kali diungkapkan oleh politisi senior, Muhammad Hatta Taliwang (MHT). Hatta Taliwang adalah anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution.
Penulis sendiri berulang kali menulis tentang isu kudeta merangkak. Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memperkuat isu yang selama ini penulis yakini, yaitu isu kudeta merangkak.
Bahkan penulis sejak awal menduga mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai komandan operator lapangan isu kudeta merangkak. Itulah mengapa berapa kali upaya Presiden Prabowo mengganti Kapolri selalu gagal. Bahkan Listyo Sigit Prabowo ada kesan kuat terbaca oleh publik berani “melawan” Presiden Prabowo.
Dugaan itu diperkuat kembali pasca penangkapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan satu-satunya jenderal bintang empat yang terjaring operasi penangkapan Selasa, 3 November 2026 dini hari bersama beberapa jenderal polisi.
Hingga muncul istilah “Dewan Jenderal Polisi” yang diduga kuat melakukan operasi politik kudeta merangkak melalui penyadapan ilegal, penghapusan data eletronik, dan akses ilegal yang menyasar nomor telepon RI-1, Prabowo Subianto.
Istilah “Dewan Jenderal Polisi” mengingatkan kita dengan peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Ketika itu muncul istilah Dewan Jenderal yang berujung pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 (enam) Jenderal Angkatan Darat yang kita kenal dengan Pahlawan Revolusi.
Isu Dewan Jenderal disebarkan oleh PKI sebagai tuduhan atau rumor yang beredar pada tahun 1965 mengenai sekelompok perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) yang dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Isu Dewan Jenderal ini dijadikan dalih oleh kelompok militer yang terlibat dalam Gerakan 30 September (G30S/PKI) 1965—yang dimotori oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa dan didukung Biro Khusus PKI—untuk menculik dan membunuh para perwira tinggi TNI AD pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.
Sementara itu, Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu, Letjen Ahmad Yani, membantah adanya “Dewan Jenderal” sebagai kelompok kudeta.
Jenderal Ahmad Yani yang menjadi korban kebiadaban PKI menjelaskan bahwa yang sebenarnya ada adalah Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tertinggi), yaitu badan resmi yang bertugas mengurus kenaikan pangkat dan jabatan di lingkungan AD.
Isu Dewan Jenderal sengaja dilontarkan oleh PKI dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Indonesia ke-1 Soekarno dan mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunis.
“Kelakuan” jenderal polisi melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dibawah “komando” Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jenderal-jenderal polisi lainnya memantik munculnya istilah “Dewan Jenderal Polisi” yang diduga bagian dari operasi politik kudeta merangkak seperti yang disinyalir oleh penulis pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.
Isu kudeta merangkak seolah mendapat pembenaran setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pengganti Kapolri sebelumnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sudah berlangsung sejak tahun 2025 sampai Oktober 2026.
Dengan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa jenderal loyalisnya pupus sudah isu kudeta merangkak yang berhembus kencang sejak 2025.
Apalagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang dalam isu kudeta merangkak bakal menggantikan Presiden Prabowo dalam 2 (dua) tahun menjabat atau tahun 2026 ini tersandung kasus ijazah pendidikan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Bukannya Presiden Prabowo yang lengser justeru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya Jokowi ini bakal lengser melalui barter politik; Gibran turun atau Jokowi masuk penjara?
Mari kita tunggu! Permainan belum berakhir.
Bandung, 25 Jumadil Awal 1448/5 November 2026
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
