Wakil Ketua MPR RI Mahyudin sedih dan menyesalkan terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, bupati Purbalingga Tasdi. “Saya sangat menyesalkan kejadian-kejadian terakhir ini banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK,” katanya di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, (05/06/18).
Menurut Mahyudin, semakin banyaknya pimpinan daerah yang diciduk KPK, adalah mudarat demokrasi langsung. Maka itu, Mahyudin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah secara langsung, agar dievaluasi. “Makanya demokrasi secara langsung dipilih oleh rakyat, harus dievaluasi kembali,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini.
Kader Partai Golkar itu menilai, bupati, walikota dan gubernur, seharusnya dipilih oleh DPRD. “Menurut saya yang paling ideal, bupati, walikota, gubernur itu dipilih oleh dprd saja. Nggak usah dipilih oleh masyarakat. Karena dampak pemilihan langsung itu, ya tadi. Bupati makin banyak terjerat kasus korupsi,” kata mantan Bupati Kutai Timur ini.
Pasalnya, sambung Mahyudin, untuk menjadi kepala daerah, harus mengeluarkan biaya politik yang banyak. “Mau jadi bupati membutuhkan biaya kampanye yang banyak. Begitu jadi bupati dia mengembalikan uangnya. Apalagi di bulan ramadahan ini kalau semua konstituennya minta THR, puyeng juga bupatinya,” katanya.
Mahyudin mengusulkan agar pemangku kepentingan bersama-sama mencari akar permasalahan dari semakin tingginya aksi korupsi.
“Saya kira juga harus dicari akar permasalahannya. Kadang-kadang kemiskinan itu mendekati orang pada kekufuran, kalau orang terjepit kebutuhannya mendesak orang bisa melakukan apa saja. Walaupun bupati itu bukan orang miskin yah,” katanya.
Menurut Mahyudin, Pancasila juga harus disosialisasikan kembali ke pejabat-pejabat negara. Agar para pejabat menjadi teladan bagi masyarakat.
“Karena itulah ini juga yang jadi tantangan MPR RI, masih lemahnya keteladanan daripada tokoh bangsa, yaitu maasalah korupsi. Saya kira tokoh bangsa itu harus dijadikan contoh. Karena, itulah yang jadi tuntunan masyarakat awam,” ujarnya.
