Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu malam (14/8) tidak hanya membahas visi dan misi. Tapi juga meluncurkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).
Diurai Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, PATEN merupakan cara KIB untuk mengakselerasi transformasi ekonomi nasional demi mencapai kesejahteraan menyambut bonus demografi pada 2025-2035.
Di tahun tersebut, Indonesia akan mengalami bonus demografi hingga 191 juta penduduk.
“Jadi kita harus mengatur ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita kita 4.000 (dolar AS pertahun) jadi 12 ribu (dolar AS per tahun),” tutur Airlangga.
Pada prinsipnya, sambung Airlangga, KIB tidak ingin masyarakat Indonesia terus terjebak pada middle income trap.
KIB harus bisa menyatukan seluruh masyarakat agar bisa memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan kelas menengah setelah 2035.
Strategi di Chile dan Korea Selatan tidak bisa diterapkan lagi di Indonesia. Sebab, Indoensia baru bisa lolos middle income trap di tahun 2043 jika mengacu pada strategi mereka.
“Sehingga kita membutuhkan akselerasi yang lebih cepat,” tegas Airlangga.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, salah satu yang akan didorong dalam akselerasi ini adalah ketahanan pangan, energi, kekuatan fiskal, UMKM, kesetaraan gender, dan pengembangan pemuda.
Salah satu caranya adalah digitalisasi baik untuk masyarakat, maupun di pemerintahan.
“Jadi ASN pun kita harus dorong agar juga tidak hanya adaptif tetapi menjadi akselerator. Dan juga ke depannya dibuat ekosistem yang berbasis merit, sehingga mereka yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan.
Baik di masyarakat, maupun di pemerintahan,” tegas Airlangga.
Ketum Golkar menegaskan, seluruh program itu masuk dalam visi misi KIB yang disampaikan ketiga ketua umumnya. Selain itu, salah satu poin penting visi-misi KIB adalah menjadikan politik persatuan sebagai visi besar.
“Dalam visi misi kan pentingnya politik persatuan, karena ini adalah kita (KIB) menghindari politik identitas,” tegas Airlangga.(Sumber)
