Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 diwarnai interupsi. Fraksi PKS walk out dari rapat paripurna dalam rangka memprotes kenaikan harga BBM.
Hal ini dilakukan PKS dalam agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021.
Fraksi PKS walk out setelah pimpinan Banggar DPR memberikan laporan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan pandangan pemerintah terkait RUU tersebut.
“Terima kasih kepada pimpinan Banggar DPR RI yang telah menyampaikan laporan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Ketua DPR Puan Maharani selalu pemimpin rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat dilanjutkan ketok palu Puan.
Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, kemudian meminta izin Puan untuk menginterupsi. Setelah dipersilakan, ia menyatakan niat fraksi PKS untuk walk out.
“Interupsi pimpinan, dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masyarakat,” ujar dia.
“Hari ini di depan demo terus menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini,” imbuhnya.
Mulyanto diikuti sejumlah anggota Fraksi PKS seperti Hidayat Nur Wahid hingga Aboe Bakar Al-Habsyi lalu keluar dari ruangan. Mereka juga mengankat kertas bertuliskan ‘Menolak Kenaikan Harga BBM’.
Sementara itu, Puan menilai walk out PKS tak berkaitan dengan pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Sehingga agenda persetujuan kembali dilanjutkan dan Sri Mulyani dipersilakan memberikan pendapat pemerintah.
Ia juga menolak permintaan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Rizky Natakusumah yang mengajukan interupsi.
“Izin interupsi pimpinan, soal bangsa ke depan,” kata Rizky.
“Kita lanjutkan kita dengarkan dulu pendapat akhir presiden. Kita selesaikan dulu terkait APBN,” kata
“Saya tanya lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Puan.
“Setuju,” kata anggota yang masih hadir di ruangan.(Sumber)
