Internal PPP bergejolak menjelang Pemilu Serentak 2024. Pemicunya, Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum dalam Mukernas yang dihadiri DPP dan DPW di Serang, Banten, pada Minggu (4/9).
Hasil Mukernas ternyata ditolak oleh Suharso dengan mengumumkan masih sebagai ketua umum yang sah. Apakah ini pertanda PPP akan kembali pecah seperti sebelumnya?
Suharso merespons hasil Mukernas itu dalam acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia bertajuk ‘Merawat Persatuan dengan Pembangunan’ di Jakarta pada Selasa (6/9) pagi tadi.
“Begini, begini, saya masih ketua umum,” ucap Suharso di depan pengurus PPP pendukungnya, dalam video yang beredar. (Waketum PPP Arsul Sani mengkonfirmasi video itu).
“Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar,” tegas Kepala Bappenas itu.
Suharso menolak alasan pemberhentian di Mukernas. Mulai dari elektabilitas partai yang stagnan, riak-riak di internal, hingga permintaan agar fokus di kabinet sebagai menteri.
“Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya,” tuturnya.
“Jangan bawa-bawa nama Presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara, dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara,” imbuhnya.
Majelis PPP Nilai Pemberhentian PPP Sudah Sesuai AD/ART
Sementara tiga Majelis PPP berkesimpulan telah terjadi kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi, gara-gara pidato Suharso yang juga Menteri PPN tentang ‘tradisi amplop untuk kiai’ yang viral.
Proses pemberhentian Suharso dilakukan setelah Majelis Tinggi menerima tiga surat permintaan agar Suharso mengundurkan diri. Surat ketiga dilayangkan pada 30 Agustus.
Mereka kemudian meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan, menyebut keputusan yang dipimpin Ketua Majelis Syari’ah, KH. Mustofa Aqil Siraj ini harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP di Indonesia.
“Karena di tangan para kiai, para ulama dan habaib inilah yang melahirkan PPP dalam rangka turut serta membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini,” ucapnya.
“Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berasaskan Islam ini,” kata Usman.
Rapat Pengurus Harian DPP PPP kemudian menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.
Akan tetapi, Suharso menegaskan dirinya menolak diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP. Suharso menegaskan, PPP tidak ingin ada konflik lagi seperti terjadi pada Pemilu lalu yang menggerus suara partai. Dia mengajak para kader untuk bersatu menghadapi Pemilu 2024.
“Pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi. Yang tidak mau konsolidasi minggir,” kata Suharso.
“Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan,” tutupnya.
Arsul Sani: Bukan Perpecahan
Waketum PPP yang hadir di forum Mukernas, Arsul Sani, membantah ada perpecahan di internal PPP. “Ini kan kalau yang di luar kan kesannya ini pecah lagi, terbelah lagi, enggak lah enggak,” ucap Arsul, Senin (5/9).
Meski begitu, Arsul tak menampik PPP akan terdampak di Pemilu 2024 jika terpecah seperti saat erat Romahurmuziy dan Djan Farid.
“Kalau isu yang berkembang itu dan kemudian terjadi pecah terbelah segala macam, tentu akan mempengaruhi. Tapi insyaallah tidak. Kami punya keinginan bahwa ini unsurnya adalah realokasi dan reorganisasi kepartaian saja,” tegasnya.
Arsul juga menyebut Suharso dan Mardiono adalah dua orang bersahabat, tidak ada juga perpecahan antara keduanya.
“Ini sekali lagi bukan perpecahan antara Pak Mardiono dengan Pak Suharso ini dua org sahabat,” tuturnya.
Dampak pada Pemilu 2024
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai pemberhentian Suharso dapat berdampak pada konsolidasi jelang Pemilu Serentak 2024.
Sebab, PPP punya trauma mengalami perpecahan dan suaranya tergerus di Pemilu 2019.
“Ini kabar buruk bagi Suharso dan PPP di tengah harus solid hadapi pemilu, di tengah hasil survei mungkin tidak lolos ke Senayan, di saat yang sama ada pemecatan ketumnya, ” ujar dia.
“[Tapi] saya lihat tergantung mekanisme internal. Kalau sesuai AD/ART pemecatan sah dan berlaku. Kalau tidak sesuai, tentu akan ada perlawanan dari kubu Suharso,” ungkapnya.(Sumber)
