Banyak simpatisan dan relawan Anies Baswedan bertanya ke penulis. Bahkan tidak sedikit kader PKS bertanya hal serupa. Pertanyaan yang bernada kesel. Kenapa PKS keduluan Partai NasDem deklarasi Anies Presiden? Mestinya PKS yang pertama deklarasi Anies Presiden. PKS dan Pak Anies sudah “berjodoh”. Seharusnya sudah deklarasi, ujar mereka menambahkan.
Kira-kira begitulah reaksi simpatisan, relawan Pak Anies dan kader PKS. Padahal, penulis jangankan jadi juru bicara PKS. KTA (Kartu Tanda Anggota) PKS saja tidak punya. Banyak yang bertanya baik di WhatsApp group maupun via WhatsApp pribadi. Mungkin karena penulis suka menulis tentang politik. Mungkin pula banyak yang menyangka penulis kader PKS. Zaman kuliah dulu memang pernah ikut halaqah bersama Walikota Bandung, Mang Oded rahimahullah.
Jawaban penulis singkat. “NasDrun” atau NasDem kadrun. Sontak mereka ngakak. Tahu apa yang penulis maksud. Mulai hilang rasa kesel mereka sama PKS. NasDrun istilah yang muncul pasca Partai NasDem deklarasi Anies Baswedan Presiden pada 3 Oktober 2022 lalu.
Sentimen negatif muncul dari kader partai sebelah dan buzzeRp. Mereka melontarkan gelar baru. “NasDrun” alias NasDem kadrun. Aneh dan lucu. Aneh karena Partai NasDem partai nasionalis dan pluralis. Menjunjung tinggi perbedaan sebagai karunia Allah. Lucu karena yang gembar-gembor saya Pancasila, saya NKRI ternyata rasis. Persis kayak Maknya.
Kebayang kan kalau PKS yang deklarasi pertama. Habis tuh PKS. Dituduhlah politik identitas. Jual ayat dan mayat. Bakal ramai dengan tudingan politisasi agama. Malah diantara mereka ada yang memplesetkan PKS dengan Partai Kadrun Sejati.
Selama ini saja PKS acapkali dengan stigma partai radikal-radikul. Intoleran, Pro khilafah versi HTI dan partainya Wahabi. Serta seabreg istilah Islam yang baik diframing sebagai hal yang buruk. Mengerikan dan menakutkan.
Bagaimana mungkin PKS dan Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan dicap sebagai pro khilafah versi HTI. PKS dan Anies Baswedan pro demokrasi. Sedangkan HTI anti demokrasi. Dua sikap politik yang bertolak belakang.
Belum lagi ijtihad politik PKS dan Anies Baswedan amat berbeda dengan jalur ijtihad politik HTI. HTI berjuang dari luar sistem. Partai HTI tidak ikut pemilihan umum karena HTI menolak sistem demokrasi.
Sebuah kesalahan besar bila ada pihak tertentu mengait-ngaitkan PKS dan Anies Baswedan dengan HTI dan konsep khilafahnya. Keliru bila ada tudingan PKS dan Anies Baswedan mengusung politik identitas.
Padahal PKS dan Anies Baswedan representasi politik tengah atau politik kebangsaan. Ummatan wasathan istilah agamanya. “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan” [QS. al-Baqarah: 143].
Ummatan wasathan itu tidak ke kanan. Apalagi kekanan-kananan. Tidak pula ke kiri dan kekiri-kirian. Populer kita menyebutnya politik kebangsaan. Politik tengah yang menghadirkan keadilan dan kesetaraan.
Hal ini telah dibuktikan secara nyata oleh Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan program BOTI (Bantuan operasional tempat ibadah). Semua umat beragama tanpa terkecuali dapat BOTI. Selama kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta telah digelontorkan anggaran untuk BOTI hampir setengah triliun rupiah.
Anies Baswedan telah memperlakukan umat beragama secara adil dan proporsional. Umat beragama di Jakarta rukun dan damai. Sama sekali tak terdengar kegaduhan baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama.
Paham kan kenapa PKS belum deklarasi Anies Baswedan Presiden. PKS dan Anies Baswedan sudah sejodoh. Tinggal walimahan. Menunggu momentum dan hari baik, Insyaallah.
Bandung,
4 Rabiul Tsani 1444/29 Oktober 2022
Tarmidzi Yusuf, Ketua Umum JABAR MANIES
