News  

Sudirman Said Bocorkan Pertemuan Rahasia Jokowi Dengan Bos Freeport

<p>kiki.safitri-Sudirman said menyambangi Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/6). Foto / Kiki Safitri. Jelang Pilkada Jateng, Sudirman Said sambangi Gubernur DKI</p>

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said membocorkan adanya pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Presiden Freeport McMoran Inc, James R Moffet di Indonesia.

Pertemuan rahasia tersebut disebut menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015 yang berisi perpanjangan kegiatan operasi freeport di Indonesia. Selama ini, ia sering dituding sebagai orang yang memperpanjang izin tersebut.

Mengenai surat, tanggal 7 oktober 2015, jadi surat itu menjadi penguatan publik, saya seolah-olah memberi perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam acara diskusi peluncuran buku ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan’, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (20//2), dikutip dari kontan.co.id.

Sudirman menceritakan kronologis pertemuan antara Jokowi dan Bos Besar Freeport itu.

Sehari sebelum diterbitkannya surat perpanjangan yakni pada 6 Oktober 2015, ia ditelpon ajudan presiden untuk datang ke istana.

Namun, dalam sambungan telepon tersebut ia tidak diberitahu tujuan Jokowi memanggilnya itu. “Kira-kira jam 8.30 Wib, saya datang dari rumah, duduk sekitar 5, 10 menit, langsung masuk ke ruang kerja pak presiden,” katanya.

Namun, anehnya sebelum masuk ke ruang kerja presiden, ia dibisiki ajudan presiden untuk menganggap bahwa pertemuan tersebut tidak ada. “Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki Aspri, ‘pak menteri pertemuan ini tidak ada’. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu,” katanya.

Sudirman mengaku kaget begitu masuk ke ruang kerja presiden, sudah ada James Moffet. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan panjang lebar. Jokowi hanya memerintahkan membuat surat atau dokumen perpanjangan kontrak freeport di Indonesia.

Pemerintah Membantah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menanggapi pernyataan Sudirman Said tersebut. Jonan mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan syarat divestasi 51 persen baru dibahas di era pemerintahannya. “Kita start dari nol. Presiden minta arahnya empat ini,” kata Jonan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Februari 2019.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Jonan menuturkan, dia bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno baru merencanakan pembahasan perpanjangan kontrak Freeport dengan empat dasar pada 2016.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan eks Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah melakukan pertemuan rahasia dengan Chairman of the Board PT Freeport McMoran Inc, James R Moffett.

Luhut menyebut Jokowi bukan tipikal pemimpin yang suka membuat pertemuan-pertemuan rahasia seperti itu.

“Tidak adalah, Pak Jokowi tuh tidak ada yang diam-diam. Ngarang saja itu,” kata Luhut dilansir dari cnnindonesia.com.

Dikutip dari berisatu.com, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, tidak membantah jika pembelian saham Freeport itu bisa menjadi skandal besar kemudian hari.

“Saya kan sudah pernah mengatakan hal itu. Kalau pemerintah tidak transparan dari awal tentang bagaimana uang pinjaman didapatkan yang menyebabkan tiba-tiba sebuah BUMN kecil sekelas Inalum menggelembung menjadi perusahaan raksasa yang mampu membelikan 51 persen saham Freeport,” katanya.

Menurut politisi dari PKS itu, satu upaya yang sebenarnya ajaib, yang semua pihak tentu mengetahui bahwa ternyata Inalum punya pinjaman yang sangat besar sekali, dan pinjaman itu bagian dari bobolnya sistem peminjaman.

“Pinjam meminjam di negara kita ini, ketika utang kemudian ditumpuk melalui BUMN. Padahal, tidak pernah BUMN kita ini menumpuk utang sebesar yang kita punya sekarang,” ucapnya.

Jadi sekali lagi, lanjut Fahri, Sudirman Said siap-siap saja nanti menjadi narasumber, kalau tiba-tiba di masa depan ada investigasi yang membuat skandal ini bisa terbuka.

“Dan tentunya, Pak Jokowi bisa menjadi pihak yang akan menjadi bulan-bulanan. Sekali lagi, inilah pentingnya keterbukaan,” pungkas Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.