Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan sejumlah pernyataan yang mengejutkan belakangan ini terhadap Presiden Jokowi. Pernyataan itu seperti ‘serangan’ dari PDIP ke Jokowi.
Salah satu yang cukup mengejutkan adalah Hasto menyebut, Presiden Jokowi sempat berusaha meminta Megawati Soekarnoputri menyerahkan kursi Ketum PDIP. Menurut Hasto, saat itu Jokowi menugaskan salah satu menteri kepercayaannya untuk menghubungi guru besar IPDN, Ryaas Rasyid, agar mau membujuk Megawati.
“Ada seorang menteri, ada super powerful, ada yang powerful. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam diskusi bedah buku ‘NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Hasto menyebut, Ryaas Rasyid pun ditugaskan untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi. Alasannya, kata Hasto, Jokowi ingin memiliki kendaraan politik jangka panjang.
“Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Ibu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi,” kata Hasto.
“Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,” jelasnya.
Selain PDIP, menurut Hasto, Jokowi juga berupaya mengambil alih Partai Golkar. Hal tersebut dilakukan jelang lima hingga enam bulan sebelum Pemilu 2024.
Hasto Sebut Keluarga Jokowi Sudah Putuskan Gibran Jadi Cawapres Sejak April 2023
Hasto juga menyebut, keluarga Presiden Jokowi sudah merestui Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto sejak April 2023. Hal itu, kata dia, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dar sejumlah pihak.
“Kalau berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan ternyata pada akhir April keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden,” kata Hasto di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (1/1).
Dia mengatakan PDIP sudah mendengar sejak lama adanya kans Gibran menjadi cawapres Prabowo. Karena itu, pada 2 Mei 2023, DPP PDIP meminta klarifikasi dan saat itu Gibran menyatakan akan setia dengan PDIP.
“Pada tanggal 2 Mei ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran apakah mau maju atau tidak sebagai cawapres lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komar [Komaruddin Watubun] bahwa tidak akan berproses ke sana karena lahir dan dibesarkan di PDIP dan kemudian tahu ‘bahwa Bapak saya tahun depan akan habis kalau saya tidak berlabuh ke PDI saya ke mana lagi’,” ucap Hasto.
“Nah ini suatu kebohongan yang ternyata pada bulan Oktober terbukti bagaimana 25 Oktober yang bersangkutan kemudian didaftarkan sebagai calon wakil presiden,” tambahnya.
Hasto Singgung Pinokio: Bohong Jadi Hal yang Biasa Dilakukan Pak Jokowi
Hasto Kristiyanto berpandangan Presiden Jokowi dan keluarganya tidak menganggap kebohongan sebagai hal yang penting.
Menurut Hasto, banyak kebohongan yang dilakukan Jokowi kepada PDIP selama menjadi kader partai.
“Ketika kami akhirnya sadar dan melakukan evaluasi, ternyata sudah begitu banyak kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan sejak awal,” kata Hasto dalam diskusi bertajuk “Yang Waras yang Menang,” Sabtu (30/3).
Karena rasa adanya rasa hormat partai kepada Jokowi, Hasto menyebut sempat ikut berang ketika salah satu majalah menggambarkan Jokowi sebagai Pinokio.
“Maka Tempo dulu ketika menggambarkan Pak Jokowi sebagai Pinokio, kami marah betul, apa pun itu pemimpin nasional kita, tapi lama-lama akhirnya ternyata kebohongan itu bukan sebagai suatu nilai yang dianggap penting oleh Pak Jokowi dan keluarga,” tutur Hasto.
Namun, ternyata semuanya berubah. Hasto mengungkap beberapa pernyataan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, yang dianggapnya sebagai bentuk kebohongan. Yakni pada 2023 yang mengaku akan taat pada keputusan PDIP setelah ia bertemu dengan Prabowo Subianto.
Hasto: PDIP Solid Menangkan Ganjar, tapi Sulit Melawan Abuse of Power Jokowi
Hasto mengatakan soliditas partai harus berhadapan dengan abuse of power Presiden Jokowi dan mengakibatkan Ganjar-Mahfud berada di posisi ketiga.
“Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi, kalau kita di intimidasi. Kan kita ini berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi yang semua aspek dikerahkan,” kata Hasto di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
“Bansosnya, instrumen hukumnya, hasilnya sudah disetting terlebih dahulu seperti zaman orde baru, anggarannya ada automatic adjustment, itu kita hadapi,” sambungnya.
Dia pun mencontohkan kampanye masif yang dilakukan Ganjar dan dibantu oleh sang istri, Siti Atiqoh dan anaknya Ganjar Alam yang menunjukkan upaya pergerakan masif ke masyarakat. Hasto heran mengapa pergerakan itu tidak ada artinya.
“Mari kita lihat, apakah debat capres cawapres yang berikan keunggulan bagi Pak Ganjar Mahfud, apakah kampanye-kampanye yang secara masif dengan energi yang sangat tinggi Ganjar-Mahfud, di sini ada Ibu Siti Atiqoh, Mas Alam Ganjar dan seluruh komponen-komponen bergerak turun ke bawah, apakah itu tidak ada artinya,” ucap dia.
Hasto: Kalau Jokowi Memihak, Buat Apa Demokrasi?
Hasto Kristiyanto juga menyayangkan adanya penurunan bendera partainya di sejumlah wilayah, salah satunya di Gunung Kidul, DIY. Ini disampaikannya saat masa kampanye beberapa waktu lalu. Apa kata Hasto?
“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu. Karena ini tidak terjadi (hanya) kali ini. Sebelumnya sudah sering terjadi tapi tempuh kesabaran,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Ia menambahkan, penurunan bendera tak lepas dari pernyataan Presiden Jokowi soal boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024.
Hasto Sindir Jokowi-Prabowo Makan Bakso: Mau Makan Jagung tapi Gak Tumbuh-tumbuh
Hasto Kristiyanto juga sempat menyindir pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo bertemu dalam acara peresmian Gedung Akmil di Magelang, Senin (29/1).
Setelah resmi meresmikan Gedung Akmil, Jokowi dan Prabowo sempat makan bakso bersama di warung Bakso dan Mi Ayam Bandongan Pak Sholeh, Magelang, Jawa Tengah.
Hasto mengatakan, kunjungan Jokowi di Akmil itu dalam rangka agenda kenegaraan. Namun, ia tetap mengkritik keakraban Jokowi dan Prabowo.
“Itu kan dalam rangka agenda negara, peresmian di Akmil Magelang dan memunculkan respons publik yang dianggap perpanjangan pernyataan Presiden Jokowi ketika menyatakan akan berpihak dan sebagai presiden boleh kampanye,” kata Hasto di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
(Sumber)
