Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto menyatakan dipecatnya 249 tenaga kesehatan (nakes) oleh Bupati Manggarai di Nusa Tenggara Timur (NTT), pasca demo menuntut kenaikan gaji dan menambah kursi untuk PPPK, menunjukkan kemunduran demokrasi.
“Ini kemunduran bagi negara demokrasi. Orang mengutarakan pendapat dan memperjuangkan hak, tapi diintimidasi dengan cara tidak diperpanjang SPK-nya (Surat Perintah Kerja),” kata Edy dalam keterangan tertulisnya, diterima di Jakarta, dikutip Rabu (17/4/2024).
Ia meyakini, langkah pemecatan ini akan berdampak bagi pelayanan kesehatan. “(Kami) khawatir adanya pemecatan ini, berdampak pada layanan kesehatan yang akan diterima masyarakat,” tutur dia.
Meski kepala dinas kesehatan setempat menyatakan sudah ada redistribusi nakes, namun jika masalah ini dibiarkan berlarut maka akan menjadi persoalan besar. “Untuk itu harus segera diatasi masalah ini. Siapa yang menggantikan atau apakah ada peluang yang dipecat ini dipanggil kembali,” ujar dia.
Dia juga khawatir, pemecatan ini akan mempengaruhi penilaian pengangkatan PPPK. Padahal menurutnya, tuntutan nakes ini merupakan hal yang wajar. Apalagi mereka sudah mengabdi beberapa tahun.
Sehingga, ia menegaskan, tidak seharusnya kepala daerah memberikan reaksi yang berlebihan. “Soal gaji ini merupakan keresahan yang wajar. Jika dibilang tidak ada anggaran, bagaimana perencanaannya sampai kejadian seperti ini?,” tuturnya.
Edy meminta agar pemerintah dapat menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan diselaraskan dengan kemampuan fiskalnya. “Hal seperti ini perlu political will. Jangan sampai mereka yang sudah mengabdi, tidak mendapatkan haknya dengan layak untuk kehidupan maupun peningkatan kapasitas kemampuan,” ucap Edy.
(Sumber)
