Pengamat Politik dari Archy Strategy, Radis Hadi mengaku sudah mengetahui jika DPR bakal mengebut pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara. Pasalnya UU Kementerian Negara ini akan menjadi landasan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet ‘gemuk’.
Menurutnya, presiden terpilih sudah mempunyai rancangannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan. “Dia butuh postur kementerian yang bisa menopang kebutuhan dalam mencapai target,” kata Radis dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Radis menilai bahwa cepatnya DPR RI memproses revisi RUU Kementerian Negara merupakan hal yang sah-sah saja. Sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, ia menilai revisi ini dapat diteruskan hingga menjadi UU.
“Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan membuka efektifitas kerja ini sah-sah saja,” ujarnya.
Selain itu, Radis mengungkapkan Prabowo-Gibran harus bisa memastikan jika kabinetnya nanti tidak adanya kewenangan yang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya.
Ditambah, dia juga menyoroti kemampuan dalam mengelola anggaran dari pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah banyaknya pembangunan yang harus dilanjutkan.
“Terlebih efisiensi budget (anggaran) yang perlu menjadi perhatian ditengah banyak hal-hal strategis yang perlu diselesaikan juga di pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.
Di samping itu, Radis juga tidak menutup mata tujuan dari revisi ini untuk membuka peluang bagi partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan kursi menteri. Mengingat, parlemen juga diisi oleh banyak partai pendukung presiden terpilih sekarang.
“Jadi apapun skenarionya saya pikir instrumen ini akan sangat mudah dieksekusi di parlemen. Publik menerima hal itu atau tidak, namun demikian faktanya,” tuturnya.
“Yang perlu jadi kritik itu adalah perbandingan efisiensi jumlah kementerian dengan permasalahan yang diselesaikan. Tunggu saja,” kata Radis, menegaskan.
(Sumber)
