Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan para calon kepala daerah (cakada) yang bakal bertarung pada pilkada membutuhkan biaya yang besar, namun tak berbanding lurus dengan pendapatan mereka setelah terpilih.
“Kita akan menghadapi pilkada serentak, berapa biaya yang harus disiapkan oleh para calon yang mau maju, tentu bukan jumlah yang sedikit dan tidak berbanding lurus dengan apa yang akan ia terima secara normal pada saat nanti dia menjabat, dengan gaji mungkin Rp50 juta,” ujar Bamsoet dalam diskusi bertajuk ‘Penataan MPR, DPR, DPD RI di Masa Depan’ yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).
Ia pun mempertanyakan, apakah para kandidat yang bertarung nanti akan langsung memikirkan kepentingan rakyat atau tidak usai terpilih.
“Pengalaman saya begitu terpilih, beliau-beliau yang menjadi kepala daerah langsung berpikir, bagaimana terpilih lagi pada pilkada yang akan datang. Itu artinya dia harus menabung sambil membayar tagihan yang kemarin,” kata Bamsoet.
“Akhirnya apa yang berada di depan mata dia kerjakan, lahirlah izin-izin tambang yang tumpang tindih, lahirlah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi pro pengusaha, pro ‘yang mensponsori’, sama dengan pileg dan pilpres,” sambungnya politikus senior Partai Golkar ini.
Bamsoet juga mengaku tak bisa membayangkan bila praktik seperti ini terus dibiarkan, karena nantinya hanya orang-orang yang memiliki akses dengan dana politik yang menguasai pemerintahan.
“Karena (calon) boleh populer, boleh punya integritas, kapasitas, tapi kalau tidak ada isi tasnya enggak mungkin. Hari ini lebih pada transaksi,” tegas Bamsoet.
“Apakah negara ini yang kita cita-citakan, jangan-jangan nanti negara ini (didominasi) oleh pemilik modal, jangan-jangan. Mudah-mudahan sih enggak,” lanjutnya.
Oleh karena itu, tambah dia, persoalan seperti ini perlu diantisipasi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
“Inilah PR-PR yang harus kita pikirkan. Kita kembalikan semangat para pendiri bangsa, bagaimana tidak ada satupun elemen bangsa yang ditinggalkan dalam isu kemerdekaan ke depan,” tutur Bamsoet.
(Sumber)
