Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyatakan dengan tegas bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) adalah “sumber semua masalah” dalam kekacauan politik nasional saat ini. Pernyataan ini muncul menyusul pertemuan politik tertutup di Solo pada 1 April 2025, hanya 20 hari menjelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto.
Pertemuan itu dihadiri oleh TRIO loyalis Jokowi: Luhut Binsar Pandjaitan, Pratikno, dan Budi Arie, serta Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah. Mereka dipanggil menghadap Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo.
Menurut Sutoyo, agenda tersembunyi dalam pertemuan itu adalah kelanjutan skenario lama yang bertujuan untuk menjaga hegemoni kekuasaan Jokowi melalui Gibran Rakabuming Raka, dan memastikan Presiden Prabowo tetap dalam kendali oligarki.
“Pernyataan Luhut yang tiba-tiba membela Jokowi, menyebutnya tak melanggar hukum dan konstitusi, adalah bagian dari propaganda politik untuk mengaburkan tuntutan rakyat yang ingin Jokowi diadili. Ini pasang badan secara telanjang demi kepentingan elit oligarki.” tegas Sutoyo kepada Radar Aktual, Ahad (6/4/2025).
Sutoyo menilai, pernyataan LBP juga membawa pesan terselubung: Jangan ganggu Jokowi dengan isu hukum, Gibran sah sebagai Wapres, dan siap menggantikan Prabowo, rakyat harus diam dan tidak curiga terhadap manuver kekuasaan Jokowi-Luhut.
“Ini bukan hanya soal membela Jokowi. Ini tentang keberlanjutan skenario kekuasaan yang sudah dikunci dengan jaringan luar negeri seperti China. LBP-lah yang tiga kali menandatangani dokumen penting dengan Tiongkok, disaksikan langsung oleh Xi Jinping dan Jokowi. Semua ini bersambung ke posisi strategis Jokowi di KIM dan kabinet Merah Putih,” tambah Sutoyo.
Ia juga menyoroti bagaimana Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo sebagai “Elected President Jokowi”, dan pernyataan Hashim Djojohadikusumo bahwa program Prabowo sejalan dengan Jokowi, memperkuat kesan bahwa Prabowo tak bisa bebas bergerak dari skenario oligarki internasional.
Menurut Sutoyo, pemerintahan saat ini tengah diarahkan agar Prabowo hanya bertahan dua tahun, kemudian digantikan oleh Gibran melalui jalur konstitusional yang telah disiapkan. Bahkan, sejak awal Maret 2025, telah ada perekrutan para aktivis dan intelektual untuk menjadi buzzer bayaran demi memperkuat narasi kekuasaan.
“Jangan anggap ini teori konspirasi. Ini semua tersusun rapi. Jokowi dan LBP bukan lagi sekadar aktor politik, mereka adalah pengendali utama krisis demokrasi kita hari ini, tutup Sutoyo.
