Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Joko Juliantono, menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih tidak akan membebani APBN. Sebaliknya, kata dia, program ini dirancang sebagai solusi ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.
“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 April 2025.
Adapun melalui Inpres 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September.
“Biaya operasional koperasi diperkirakan mencapai Rp5 miliar per unit, bersumber dari APBN, APBD, dana desa, dan perbankan,” ungkap dia.
Lebih jauh, Ferry menekankan, koperasi akan menjalankan enam fungsi utama, termasuk unit simpan pinjam, toko kebutuhan pokok, apotek, dan klinik desa. Dia juga menyebut, koperasi didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan peternakan.
“Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi mitra pemerintah dalam program makan bergizi gratis serta sebagai distributor resmi pupuk dan benih,” kata Ferry.
“Ini bentuk investasi untuk pemerataan ekonomi dan memutus mata rantai tengkulak serta jeratan pinjol di desa,” sambungnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk mengawasi pelaksanaan dan mencegah penyimpangan.
“Program ini bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat desa,” tandasnya. (Sumber)
