Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kerusakan yang terjadi di Pulau Piaynemo, Kabupaten Raja Ampat hoaks.
Menurutnya, video yang beredar di sosial media (medsos) tidak benar. Dia bahkan menunjukkan kondisi sebenarnya di Pulau Piaynemo dan membandingkan dengan viralnya pulau tersebut di media sosial.
“Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Piaynemo ini adalah pusat pariwisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
Bahlil lantas meminta masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi. Ia memperingatkan publik harus bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar.
“Jadi mohon kepada saudara saya sebangsa dan setanah air, mohon dalam menyikapi berbagai informasi kita juga harus hati-hati, kita harus bijak. Bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kecuali PT GAG Nikel (GAGN), pencabutan IUP resmi berlaku sejak pernyataan ini dikeluarkan.
Informasi ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
”Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, (dan) PT Kawai Sejahtera Mining. Itu yang kita cabut,” kata Menteri Bahlil.
Selanjutnya, Menteri Bahlil mengungkap alasan pemerintah memutuskan untuk mencabut IUP dari empat perusahaan tambang nikel tersebut. Karena, usaha tambang keempat tambang nikel tersebut, terbukti merusak lingkungan di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
“Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan Menteri LH (Lingkungan Hidup) kepada kami itu melewatinya,” ujarnya.
Alasan berikutnya, lanjut Menteri Bahlil, kawasan tambang keempat perusahaan nikel tersebut, masuk dalam geopark. Sehingga, pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian lebih terhadap kawasan tersebut, demi menjaga lingkungan.
“Yang kedua, kita juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini, harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi. Ini diberitakan, sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark,” jelas Menteri Bahlil.
Selanjutnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu, menyatakan pemerintah resmi mencabut IUP keempat tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo yang diikuti sejumlah menteri terkait di Hambalang, Bogor, Senin (9/6/2025).
“Ketiga, keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga melihat tokoh masyarakat yang saya kunjungi,” tutur Menteri Bahlil.(Sumber)
