Analis politik dan sosial, Ubedilah Badrun menegaskan, dugaan korupsi pada proyek kereta cepat Whoosh dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dalam menyelidiki berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Ia menekankan, PSN mestinya dibangun untuk kepentingan rakyat banyak, bukan demi kepentingan kelompok atau elite.
“Kereta Whoosh itu harusnya demi kepentingan banyak bukan untuk kepentingan elite dan kepentingan kebanggaan, bukan itu. Perkara PSN ini juga kan tidak hanya Whoosh, ada IKN misalnya, ada banyak proyek-proyek strategis nasional yang sebetulnya (bermasalah) di era periode kedua Jokowi,” kata Ubedilah dalam Podcast Inilah ‘Jurnalisik’ di Jakarta, dikutip Senin (3/11/2025).
Terkait proyek IKN yang menghabiskan hingga Rp600 triliun, menurutnya, juga bermasalah, karena di awal pemerintahan Jokowi menyatakan pembiayaan pembangunan tidak menggunakan APBN. Namun nyatanya, berdasarkan laporan pembangunan tahap pertama IKN, 60 persen berasal dari APBN.
“Jadikan menyalahi juga rencana awal, karena ya sebetulnya proyek IKN itu tidak laku, maksudnya awalnya kan datang ke Amerika ternyata Amerika tidak mau, datang ke Malaysia, ke Mesir, ke banyak negara akhirnya Jokowi memaksa pengusaha-pengusaha Indonesia menanam modal di situ. Itupun tidak cukup, akhirnya di-handle APBN 60 persen,” tutur mantan Ketua Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.
Oleh karena itu, dia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mesti melakukan evaluasi mendasar terhadap seluruh PSN, yang dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.
“Perkara Whoosh ini bisa menjadi pintu untuk membongkar seluruh kebijakan, atau langkah-langkah Presiden Jokowi periode kedua pada dikoreksi,” tegas Ubedilah.
Selain IKN, Ubedilah juga menyoroti pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang kini justru tidak jelas nasibnya.
“Mengapa pembangunan Bandara (Kertajati) itu dilakukan, apakah ada di belakang mereka ada transaksi-transaksi yang tersembunyi, soal pembebasan lahan, lalu adakah setoran-setoran,” kata dia.
“Bahkan kebijakan-kebijakan PSN itu kan perlu ada banyak aktor yang terlibat di dalamnya, apakah pada waktu itu parlemennya ikut diam? Apakah parlemennya ikut busuk, ikut cawe-cawe untuk transaksi itu, itu kan perlu dibongkar,” ujar Ubedilah menambahkan.(Sumber)
