Kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum nasional kembali menggema. Kali ini datang dari praktisi hukum Firman Tendri Masengi, yang menyebut sistem hukum Indonesia telah kehilangan independensi, nyali, dan marwahnya. Hukum saat ini hanya bergerak ketika mendapat tekanan publik dan viral di media sosial, bukan karena kesadaran menegakkan keadilan.
“Hukum kita hari ini kacau. Banyak kasus berhenti di tengah jalan. Baru bergerak kalau sudah viral di media sosial,” ujar Firman dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan yang semakin luas di tengah masyarakat. Berbagai kasus besar—mulai dari dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah, skandal aparat penegak hukum, hingga perkara yang melibatkan elite politik—sering kali mengendap tanpa kejelasan. Sebaliknya, kasus-kasus kecil justru cepat diproses dan dipertontonkan ke publik.
Firman menilai, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam cara hukum dijalankan. Penegakan hukum, kata dia, tidak lagi berdiri di atas prinsip keadilan dan keberanian institusional, melainkan tunduk pada popularitas, tekanan opini, dan kegaduhan publik.
“Kalau tidak viral, tidak ada desakan massa, kasusnya bisa mati pelan-pelan. Ini bukan lagi negara hukum, tapi negara sensasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, fenomena tersebut sangat berbahaya karena membuka ruang negosiasi dan transaksi dalam proses hukum. Ketika hukum bisa “diatur”, maka yang berlaku bukan lagi keadilan, melainkan kekuatan uang, jaringan, dan kekuasaan.
Dalam kritiknya, Firman menggunakan metafora tajam yang langsung menyedot perhatian publik. Ia menyamakan koruptor dan oknum aparat penegak hukum yang terlibat praktik kotor sebagai “sampah” dalam sistem hukum.
“Kalau koruptor dan oknum aparat penegak hukum sudah sedemikian kotornya, dan mereka itu ibarat sampah, maka kita tidak perlu lagi sapu untuk membersihkan korupsi,” ujarnya.
“Yang kita butuhkan adalah insinerator—mesin pembakar sampah.”
Pernyataan ini segera memicu perdebatan. Namun Firman menegaskan, istilah “insinerator” yang ia gunakan bukanlah seruan kekerasan, melainkan simbol perlunya tindakan hukum yang ekstrem, tegas, dan tanpa kompromi.
Firman merinci, “insinerator” yang dimaksud adalah keberanian negara untuk menerapkan langkah-langkah hukum maksimal, antara lain:
1. Pemiskinan total koruptor, termasuk penyitaan aset hingga ke akar-akarnya.
2. Pencabutan hak politik, agar pelaku korupsi tidak lagi bercokol di ruang kekuasaan.
3. Pembersihan total lembaga penegak hukum, termasuk aparat yang terbukti bermain perkara, menjadi calo hukum, atau menjadi bagian dari jaringan korupsi.
“Selama hukum masih bisa diatur, ditawar, dan dinegosiasikan, maka korupsi akan terus hidup,” tandas Firman.
Menurutnya, pendekatan setengah hati hanya akan melanggengkan budaya impunitas. Koruptor tidak pernah benar-benar jera karena tahu masih ada celah hukum, kompromi politik, atau perlindungan kekuasaan.
Pandangan Firman sejalan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Survei berbagai lembaga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kerap berada di posisi bawah dalam indeks kepercayaan masyarakat, terutama setelah rentetan kasus yang melibatkan hakim, jaksa, polisi, hingga pejabat lembaga antikorupsi.
Firman mengingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada rusaknya sistem hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi dan stabilitas negara.
“Ketika rakyat sudah tidak percaya pada hukum, maka yang lahir adalah kemarahan, sinisme, dan potensi kekacauan sosial,” ujarnya.
Firman menutup kritiknya dengan peringatan keras kepada para pengambil kebijakan. Menurutnya, Indonesia kini berada di persimpangan: terus mempertahankan hukum yang lemah dan transaksional, atau melakukan pembersihan radikal demi menyelamatkan masa depan negara hukum.
“Ini bukan soal keras atau tidak keras. Ini soal berani atau tidak berani. Kalau negara tidak berani membersihkan aparatnya sendiri, maka jangan salahkan rakyat kalau akhirnya kehilangan harapan,” pungkasnya.
