Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilainya semakin tertekan, di tengah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sensitif dan tetap boros dalam pengeluaran negara.
Menurut Henri, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tekanan serius. Ia menyebut nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah hingga memicu pembatasan pembelian dolar mulai 1 April. Di sisi lain, utang negara disebut terus meningkat, defisit anggaran melebar, serta harga minyak dunia yang telah menembus 100 dolar AS per barel ikut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi di saat yang sama, inefisiensi pemerintah justru tetap berjalan,” ujar Henri dalam pernyataannya, Kamis (20/3/2026).
Ia menyoroti sejumlah program dan kebijakan yang dinilai tetap dijalankan tanpa evaluasi menyeluruh, seperti anggaran program MBG tahun 2026 yang mencapai Rp335 triliun. Selain itu, terdapat pula kewajiban pembayaran keanggotaan organisasi internasional yang disebut mencapai Rp17 triliun.
Tak hanya itu, Henri juga mengkritik rencana pengadaan 105 ribu unit kendaraan pick-up untuk program koperasi yang diperkirakan bernilai Rp35 triliun, serta komitmen pembelian 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat yang nilainya disebut mencapai Rp228 triliun.
Kebijakan tersebut dikaitkan dengan kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Henri menilai, langkah tersebut menambah beban fiskal di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan.
Selain itu, ketergantungan terhadap impor juga menjadi sorotan. Ia menyebut Indonesia masih harus mengimpor bahan bakar minyak dengan harga tinggi akibat konflik global, serta komitmen impor pangan seperti beras dan ayam dari luar negeri.
Henri mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih fokus pada penguatan produksi dalam negeri. Ia mencontohkan potensi industri nasional seperti PT Pindad yang dinilai mampu dilibatkan dalam produksi kendaraan untuk mendukung program pemerintah.
“Kenapa tidak produksi sendiri? Ini bisa meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja dalam negeri,” tegasnya.
Lebih jauh, Henri juga menyinggung persoalan transparansi pemerintah. Ia menilai ada inkonsistensi antara pernyataan dan realisasi kebijakan di lapangan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ia bahkan mempertanyakan apakah berbagai kebijakan tersebut didorong oleh kepentingan ekonomi rente maupun agenda politik jangka panjang menuju 2029.
“Rakyat kecil hanya menjadi objek proyek. Tapi apa yang benar-benar mereka dapat? Apakah kesejahteraan mereka meningkat?” ujarnya.
Kritik ini mencerminkan kegelisahan sebagian kalangan terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Di tengah tekanan global dan domestik, tuntutan efisiensi anggaran serta peningkatan produktivitas nasional dinilai semakin mendesak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik yang disampaikan tersebut
