Kasus yang melatarbelakangi mutasi Aipda Vicky Aristo Katiandagho akhirnya mulai terungkap ke publik dan ternyata memiliki kaitan dengan perkara di lingkungan pemerintahan.
Perintah mutasi tersebut tidak diterima begitu saja oleh Vicky, bahkan ia memilih langkah tegas dengan mengundurkan diri dari institusi kepolisian.
Keputusan itu menunjukkan adanya prinsip yang ia pegang dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Vicky menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Sat Reskrim Polres Minahasa.
Dalam posisinya tersebut, ia bertanggung jawab menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Perkara yang sedang ia tangani sebelum mutasi disebut memiliki sensitivitas tinggi karena melibatkan pihak-pihak penting di daerah.
“Perkara yang mengundang atensi publik yaitu korupsi yang terjadi di Kabupaten Minahasa yang melibatkan orang-orang penting,” katanya.
Kasus yang dimaksud berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan tas ramah lingkungan di wilayah tersebut.
Vicky menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini telah dimulai sejak tahun 2021.
Seiring berjalannya waktu, temuan yang ada dinilai cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap berikutnya.
“Itu adalah program Bupati Minahasa tahun 2020,” katanya.
Dalam prosesnya, Vicky mengungkap adanya indikasi peristiwa pidana yang tidak bisa diabaikan.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.
“Kemudian karena kami menemukan peristiwa pidana, status penyelidikan peristiwa pidana ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada tanggal 5 September 2024 di mana sebelumnya kami melalui gelar perkara di Direktorat Reskrimsus Polda Sulut,” katanya pada Kompas.com.
Perkembangan kasus ini pun menjadi sorotan karena memperlihatkan dinamika penegakan hukum yang tidak lepas dari berbagai tekanan dan kepentingan.
(Sumber)
