Pengamat politik Ahmad Basri menilai hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto harus menjadi alarm bagi pemerintah.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo disebut turun menjadi sekitar 51,1 persen pada Juli 2026. Angka itu menurun cukup tajam dibandingkan tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen pada November 2025.
Menurut Ahmad Basri, penurunan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang harus dihadapi dengan menyerang atau mempersoalkan lembaga survei.
“Pemerintah tidak perlu alergi terhadap hasil survei. Survei adalah cermin persepsi masyarakat. Kalau angkanya turun, yang harus dilakukan bukan menyerang lembaga surveinya, tetapi bertanya,” kata Ahmad Basri kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).
Ia mengatakan, pemerintah perlu mencari tahu alasan di balik menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Terlebih, hasil survei tersebut juga mengaitkan penurunan kepuasan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang semakin memburuk.
Ahmad menilai pemerintah perlu lebih serius memperhatikan berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah harus melihat persoalan yang langsung dirasakan rakyat: harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, daya beli, pendapatan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari capaian program yang tercantum di atas kertas. Ukuran yang jauh lebih penting adalah dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
“Sikap pemerintahan tidak cukup hanya dengan keberhasilan program di atas kertas. Ukuran paling penting adalah apakah rakyat merasakan kehidupannya semakin baik,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat mengalami penurunan daya beli, kesulitan memperoleh pekerjaan atau menghadapi kenaikan biaya kebutuhan hidup, maka persepsi terhadap kinerja pemerintah juga berpotensi ikut menurun.
“Jika ekonomi masyarakat memburuk, maka popularitas pemerintah pun pada akhirnya akan ikut terdampak,” ujar Ahmad.
Karena itu, Ahmad Basri mendorong pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan berbagai program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, terutama di tengah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi.
“Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Jangan sampai pemerintah hanya melihat indikator keberhasilan dari sisi administrasi dan program, sementara masyarakat merasakan kondisi yang berbeda,” pungkasnya.
