Di hadapan anggota DPR, pada Sidang Paripurna, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menyatakan: “Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati.” Akhirnya keheranan publik terjawab, soal mengapa ia begitu getol melakukan perjalanan ke luar negeri. Rupanya, ia mencari kehormatan. Sesuatu yang tidak ia dapatkan di dalam negeri.
Presiden membuat pernyataan itu dalam momentum “Hari Kebangkitan Nasional”. Menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Pidato yang seharusnya soal proyeksi fiskal keuangan negara, akan diingat sebagai testimoni omon-omon personal. Tentang betapa menyenangkan dihormati di luar negeri, meskipun itu cuma kelaziman protokoler, menjadi tamu kenegaraan. Apakah ini esensi karakteristik Prabowo dan pemerintahan saat ini? Keranjingan plesiran demi mendapat kehormatan?
Dalam 18 bulan masa pemerintahannya, presiden Prabowo tercatat melakukan 50 kali perjalanan ke 28 negara. Sebuah prestasi luar biasa sebagai “frequent flyer – globe trotters”. Total waktu yang dihabiskan selama satu setengah tahun menjabat presiden adalah 95 hari, atau lebih dari tiga bulan. Plus, sedikitnya menghabiskan anggaran satu triliun, atau 20 milyar setiap kali plesiran.
Obsesi untuk dihormati, dengan plesiran ke luar negeri, adalah kompensasi kegagalan di dalam negeri. Pemerintahan Prabowo tampaknya sedang kehilangan aura, mendapat respek dari rakyatnya. Wibawa yang seharusnya melekat pada sosok kekuasaan demokrat, kini sedang mengalami krisis legitimasi. Akibat inkompetensi, salah kebijakan, dan kultur politik mediokrasi (alih-alih meritokrasi). Pemerintahan didominasi oleh figur medioker, kroniisme, dan sychopancy.
*Kabinet Bolu Ketan*. Jadi jangan heran, jika hari-hari ini rakyat menghibur diri dengan ,lagu viral _“MBG: Mas Bahlil Ganteng My Little Bolu Ketan”._ Mengolok-olok dan menertawai dua aspek pemerintahan sekaligus: kebijakan dan personel. MBG sebagai program yang kacau dan Bahlil sebagai representasi konyolnya inkompetensi. Dua aspek simbolik, publik berhenti menganggap pemerintahan punya wibawa dan, alih-alih dihormati, lebih layak diketawai. Alih-alih menjadi teladan kecemerlangan atau panutan, cukup dijadikan karakter meme-dagelan.
Netizen Indonesia kreatif dalam hal mengolah bahan baku kekonyolan, yang sering disediakan anggota kabinet, menjadi hiburan ironis-sarkastis. Berbagai pernyataan absurd sejumlah menteri yang terlontar, tanpa dipikirkan, hampir pasti akan berakhir menjadi meme lelucon. Di era Artificial Intelligent (AI), pemerintahan yang kerap memamerkan natural stupidity akan mudah diedit menjadi meme menggelikan. Di era medsos, menertawai adalah kanal katarsis untuk menyalurkan kemarahan politis.
Menteri Kabinet Merah Putih sering membuat blunder, menyumbang bahan untuk lawakan. Misalnya, Menteri Desa, Yandri Susanto, menggunakan kop surat Kementerian untuk undangan acara pribadi. Menkopolhukam Yusril Ihza menganggap perkosaan 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaksakan Soeharto sebagai pahlawan; Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat mengurangi makan nasi dan beralih ke pangan lokal, untuk merespon naiknya harga beras. Dan paling menggelikan, Bahlil mengingatkan rakyat agar mematikan kompor setelah selesai memasak, sebagai solusi hemat energi. Pernyataan konyol yang jelas menghina kecerdasan rakyat. Jangan dilupakan, Sekab Teddy Indra Wijaya, dengan “pokoknya ada” dan berbagai blunder omon-omonnya.
Di era media sosial, setiap pernyataan dan tindakan pemerintah akan dibandingkan langsung dengan realitas hidup warga. Dari soal harga pangan, pengangguran, dan kenaikan beaya. Ketika elite pemerintah tampil glamor di tengah situasi domestik yang muram, netizen otomatis bergiat menjadi mesin parodi. Netizen bukan penonton politik pasif ala era mono-channel TVRI. Mereka filter realitas yang kritis, kreator realtime kontra-narasi setiap blunder kekuasaan.
Dulu propaganda negara bekerja secara vertikal, top-down. Kini rakyat bisa memproduksi “kontra-propaganda” tandingan secara horizontal. Dulu negara mengontrol narasi, kini narasi diedit agar selaras dengan fakta. Kabinet Prabowo tampak gagap menghadapi internet. Merasa perlu membayar buzzer atau media-online gelandangan (homeless) untuk memoles pencitraannya yang tidak lagi efektif. Warisan pencitraan tipu-tipu gaya Jokowi jelas tidak lagi mujarab untuk mengelabui.
Gaya Manual di Era Digital
Gaya bicara Presiden Prabowo, dan anggota kabinetnya, masih seperti era TVRI, monolog monolitik. Publik diminta mempercayai apapun pernyataan yang dimuntahkan pejabat. Publik sudah hidup di era AI, ketika narasi, foto, dan video peristiwa bisa diverifikasi dan dibuat dalam hitungan detik. Inilah akar krisis kehormatan dan kewibawaan pemerintah yang kini hilang. Negara boleh punya kekuasaan legal-formal, namun sudah tidak bisa lagi mengontrol wacana dan memanipulasi fakta.
Lagu “My Little Bolu ketan” untuk Bahlil adalah metafor yang yang presisi untuk kabinet ini. Publik tidak mungkin mau menganggap serius program seperti MBG, KMP, Sekolah Rakyat, tata kelola ekonomi ala Danantara atau keuangan model Purbaya. Setiap blunder program dan kebijakan pemerintah adalah bahan baku humor parodi yang kenyal seperti “Bolu Ketan”. Menjadikan lelucon adalah mekanisme rakyat untuk meneriakkan: “Kami sudah tidak percaya, tapi kami masih ingin tertawa”
Indonesia perlu presiden yang dihormati rakyat, bukan dihormati negara asing. Presiden Indonesia bukan antek-antek asing yang mustinya tahu basa-basi diplomatis “kehormatan” protokoler acara kunjungan kenegaraan. Indonesia membutuhkan presiden dan kabinet yang selalu hadir secara substansial, bukan sekadar seremonial. Mau duduk, mendengar, dan menyelesaikan pekerjaan rumah untuk membangun negara yang didera berbagai krisis dan persoalan.
Presiden tentu perlu sesekali ke luar negeri, untuk membangun relasi mutual dengan negara asing. Tapi bukan karena untuk mendapat “kehormatan” protokoler.. Kehormatan pasti tidak diukur dari sambutan VVIP di bandara, istana negara, atau perjamuan gala dinner. Tapi diukur dari kesejahteraan dan keamanan rakyatnya, serta keadilan hukumnya.
Dalam sejarah politik, penguasa yang ditertawakan biasanya sedang memasuki fase paling rapuh. Ketika negara dalam tekanan ekonomi, daya beli lemah, banyak PHK, mata uang terpuruk, presidennya justru mencari atensi ingin dihormati. Ini adalah gestur teatrikal politik yang tidak bermanfaat. Seperti kata ungkapan “Kehormatan Itu diperoleh, bukan diminta” (Respect is something you earn, not something given to you). Kehormatan lazimnya diperoleh dengan kerendah-hatian, bukan dengan kejumawaan, atau dengan plesiran.
1 Juni 2026
