Eksponen gerakan mahasiswa 1998 Universitas Gadjah Mada (UGM), Haris Rusly Moti, melontarkan kritik keras terhadap kemunculan narasi dan tagar “1998 Redux” yang belakangan ramai beredar di media sosial.
Menurut Haris, narasi tersebut bukan sekadar ekspresi kegelisahan publik atau gerakan sosial yang lahir secara alami dari bawah (bottom up), melainkan bagian dari orkestrasi kelompok oligarki yang memiliki kepentingan tertentu terhadap situasi politik dan ekonomi Indonesia.
“Mereka, kaum oligarki serakahnomic itu terobsesi untuk mengulangi mega-perampokan yang pernah mereka lakukan dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa tahun 1998,” kata Haris dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Haris menilai krisis moneter 1997-1998 telah menjadi momentum yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengeruk keuntungan besar dari kekacauan ekonomi dan politik yang terjadi saat itu.
Menurutnya, berbagai skandal besar seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) menjadi contoh bagaimana krisis dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan keuangan negara dalam skala masif.
“Krisis moneter tahun 1997 dan 1998 berhasil menggelar karpet merah mega perampokan terhadap keuangan dan kekayaan Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menuding bahwa narasi “1998 Redux” serta sejumlah tagar lain seperti “Indonesia Gelap”, “Sale Indonesia”, “Buang Rupiah”, hingga “Kabur dari Indonesia” tidak lahir dari gerakan mahasiswa atau rakyat secara organik.
“Jika kita perhatikan di analitik, narasi 1998 Redux diorkestrasi secara top down oleh oligarki serakahnomic melalui akun proxy media sosial,” tegasnya.
Haris mengingatkan bahwa kerugian negara akibat kasus BLBI dan KLBI mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut dia, dana hasil penyalahgunaan tersebut banyak yang mengalir dan disimpan di luar negeri.
“Negara tetangga kita, Singapura, kelimpahan duit segar BLBI yang diparkir para perampok di sana,” ujarnya.
Sebagai salah satu pelaku sejarah gerakan mahasiswa 1998, Haris menegaskan bahwa gerakan mahasiswa pada dasarnya lahir dari semangat memperjuangkan kepentingan rakyat dan menyelamatkan bangsa, bukan untuk menciptakan kehancuran negara.
Ia menilai narasi yang menggambarkan Indonesia gelap, bangkrut, atau hancur total justru mencerminkan kepentingan kelompok tertentu yang merasa terancam oleh perubahan arah kebijakan nasional saat ini.
“Saya justru melihat tagar dan narasi tersebut sebagai cermin dari situasi terancam yang sedang dihadapi kaum oligarki serakahnomic nasional dan multinasional,” katanya.
Menurut Haris, kelompok yang sebenarnya menghadapi ancaman bukanlah negara Indonesia, melainkan pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi sumber daya alam dan kebocoran keuangan negara.
Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, memberantas korupsi, serta menyita aset hasil tindak pidana korupsi telah mempersempit ruang gerak kelompok tersebut.
“Yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sale Indonesia, buang rupiah dan kabur dari Indonesia adalah kaum oligarki serakahnomic yang memiliki kekayaan melimpah hasil perampokan terhadap sumber daya alam dan kekayaan Indonesia,” tegas Haris.
Mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran itu pun mengajak gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun juga waspada terhadap berbagai narasi yang diproduksi melalui media sosial oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersembunyi.
“Kebijakan Presiden Prabowo mengembalikan kekayaan dan sumber daya alam untuk dikuasai negara dan dikelola bagi kesejahteraan rakyat merupakan perjuangan politik yang sangat bernilai. Karena itu, gerakan mahasiswa dan gerakan sosial perlu bersatu mengembalikan kekayaan negara yang selama ini dirampok oleh segelintir oligarki,” pungkasnya.
