Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan seharusnya orang beragama Islam mendominasi jajaran orang terkaya di Indonesia. Sebab umat Islam merupakan mayoritas dengan jumlah mencapai 90 persen dari total penduduk Indonesia.
Namun saat ini sembilan dari sepuluh orang paling kaya di Indonesia bukan pemeluk agama Islam. Anwar mengatakan fakta ini menjadi bukti lemahnya umat Islam di Indonesia dalam menguasai sektor bisnis dan ekonomi.
“Data ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan proporsional. Semestinya secara proporsional dari 10 orang terkaya di negeri ini, 9 orang adalah beragama Islam,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).
Forbes melansir jajaran 10 orang terkaya Indonesia tahun 2019 ditempati oleh Hartono bersaudara (US$37,3 miliar), Keluarga Widjaja (US$9,6 miliar), Prajogo Pangestu (US$7,6 miliar), dan Susilo Wonowidjojo (US$6,6 miliar).
Lalu ada Sri Prakash Lohia (US$5,6 miliar), Antoni Salim (US$5,5 miliar), Tahir (US$4,8 miliar), Boenjamin Setiawan (US$4,35 miliar), Chairul Tanjung (US$3,6 miliar), dan Jogi Hendra Atmadja (US$3 miliar).
Anwar menyebut fakta tersebut tidak boleh dijadikan dasar umat Islam membenci umat agama lain. Namun harus dijadikan pelajaran untuk lebih giat di sektor ekonomi dan bisnis.
Dia juga mengingatkan pesan Imam Syafi’i ‘man jadda wa jadda’, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat. Menurutnya prinsip itu yang menjadi pegangan para orang terkaya di Indonesia.
“Kenapa saudara-saudara kita dari etnis China (Tionghoa) banyak yang sukses dan berhasil dalam dunia ekonomi dan bisnis? Ya karena mereka serius dan bersungguh-sungguh di dalam mengurusi dan menerjuni dunia ekonomi dan bisnis tersebut,” ujarnya.
Anwar berharap ormas Islam pun bisa menggenjot semangat muslim dalam menjalankan bisnis dan ekonomi. Misalnya PBNU yang bisa memacu semangat muslim dengan mengeluarkan Resolusi Jihad Jilid 2.
Dia mengenang Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang mampu melecut semangat pejuang kemerdekaan, terutama pada pertempuran di Surabaya, 10 November 1945. Anwar berharap PBNU bisa menerbitkan Resolusi Jihad Jilid 2 guna memerangi ketimpangan.
“Kalau ini bisa dilakukan oleh NU dan elemen umat Islam lainnya secara bersungguh-sungguh, maka tentu peta kehidupan sosial politik dan ekonomi di negeri ini di masa depan akan berubah,” ucapnya. {CNN}
