Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi hukum dan kepemimpinan nasional. Dalam pernyataan tegas kepada wartawan, ia menyoroti dua isu utama: perlunya pergantian Kapolri dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Untuk Kapolri, kita ucapkan terima kasih atas kerjanya selama empat tahun. Tapi kenyataannya, banyak yang tak sesuai harapan rakyat. Kepercayaan publik makin rendah terhadap institusi kepolisian. Saatnya diganti!” ujar Habib Umar kepada Radar Aktual, Kamis (5/6/2025)
Ia menyoroti berbagai masalah serius seperti judi online, narkoba, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum sebagai bukti kegagalan sistemik yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau tak segera dibenahi, generasi muda dan masa depan Indonesia akan rusak parah. Ini soal keselamatan republik!” tegasnya.
Lebih mengejutkan, Habib Umar menyebut Gibran sebagai “anak haram konstitusi” yang dianggap dipaksakan naik ke kursi wakil presiden lewat skenario politik yang digerakkan Presiden Jokowi dan lingkar kekuasaan Solo.
“Wajar kalau banyak purnawirawan TNI meminta Gibran dimakzulkan. Mereka kecewa, bahkan takut, karena Gibran dianggap belum pantas. Posisi wapres ini disiapkan agar bisa menggantikan presiden sewaktu-waktu, baik dengan cara baik maupun cara licik,” ujarnya.
Habib Umar pun menyerukan agar DPR dan MPR mendengarkan suara para purnawirawan dan bersikap demi kelangsungan bangsa.
Tak lupa, ia menyatakan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah strategis.
“Saya yakin Pak Prabowo akan mengganti personel-personel yang tidak loyal dan memperbaiki institusi. Ini akan menjadi berkah bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
