Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi janji perubahan yang disampaikan sejak masa kampanye. Pemerintahan yang dibangun dengan semangat pemberantasan korupsi, kemandirian ekonomi, dan keberpihakan kepada rakyat kini menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari penegakan hukum, besarnya struktur kabinet, tekanan ekonomi, hingga pelaksanaan program unggulan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Di balik agenda besar pemerintah, ada kehidupan rakyat yang tidak selalu terlihat dari podium kekuasaan. Pedagang kecil harus menghitung kembali modal dagangan ketika harga kebutuhan naik. Orang tua menimbang biaya sekolah dan belanja dapur dengan pendapatan yang terbatas. Pekerja berharap gaji mereka mampu mengejar kebutuhan bulanan, sementara pelaku usaha menunggu kepastian agar berani mengembangkan bisnis.
Bagi kelompok masyarakat seperti ini, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui banyaknya program yang diluncurkan atau panjangnya daftar pembangunan. Ukurannya lebih sederhana, tetapi menentukan: apakah penghasilan mereka membaik, apakah pekerjaan tersedia, apakah hukum berlaku adil, dan apakah uang negara dikelola secara bertanggung jawab?
Dua tahun pemerintahan Prabowo patut dievaluasi melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Salah satu janji penting pemerintahan Prabowo adalah memperkuat pemberantasan korupsi. Janji ini memiliki arti besar karena korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga menyangkut hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak.
Ketika anggaran pendidikan diselewengkan, kualitas sekolah menjadi taruhannya. Ketika dana bantuan sosial disalahgunakan, keluarga miskin berpotensi kehilangan haknya. Ketika pengadaan barang dan jasa diwarnai korupsi, masyarakat harus menanggung akibat berupa layanan yang buruk atau pembangunan yang tidak sesuai harapan.
Karena itu, penanganan perkara yang melibatkan politisi, pejabat, maupun orang yang dekat dengan kekuasaan perlu mendapat perhatian serius. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan seseorang, warna partai, ataupun kedekatannya dengan pemerintah.
Salah satu perkara yang perlu dicermati adalah kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. KPK menetapkan anggota DPR Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025.
Hingga Agustus 2026, keduanya belum ditahan. KPK menyatakan penyidikan tetap berjalan, termasuk pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, dan pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang. Perkembangan ini diberitakan ANTARA pada 7 Agustus 2026.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kecepatan dan efektivitas penanganan perkara. Namun, belum ditahannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi politik. KPK perlu menjelaskan perkembangan penyidikan secara transparan, sementara proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Persoalannya bukan apakah seseorang harus langsung dipenjara karena berstatus tersangka. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan penyidikan berjalan profesional, tidak berlarut-larut tanpa penjelasan, dan pada akhirnya memberikan kepastian hukum.
Publik juga perlu mengetahui perkembangan berbagai perkara besar lain yang menyeret nama politikus Gerindra. Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, nama Nistra Yohan pernah diberitakan dalam pemberitaan mengenai aliran dana dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak.
Prinsip serupa berlaku untuk kasus-kasus lain yang melibatkan pejabat atau politisi. Pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari kerasnya pidato antikorupsi. Yang lebih penting ialah konsistensi aparat dalam mengusut perkara, membuka perkembangan yang dapat diumumkan kepada publik, serta membawa perkara ke pengadilan apabila bukti telah mencukupi.
Evaluasi terhadap kabinet juga perlu memperhatikan rekam jejak hukum para pejabatnya. Namun, pembahasan ini harus dilakukan secara cermat karena pemeriksaan, penyebutan nama dalam perkara, penetapan tersangka, dan pemidanaan merupakan status yang berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya, pernah diperiksa Kejaksaan Agung pada Juli 2023 dalam penyidikan perkara dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya untuk periode 2021–2022.
Fakta bahwa Airlangga pernah diperiksa merupakan bagian dari rekam jejak perkara yang dapat dibicarakan secara terbuka.
Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, juga pernah dikaitkan dalam pemberitaan dengan perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja ketika ia menjabat sebagai menteri pada periode sebelumnya. Penyebutan perkara tersebut harus disertai penjelasan mengenai posisi dan status hukumnya, bukan digunakan untuk menyimpulkan kesalahan tanpa putusan pengadilan.
Di sinilah pentingnya standar yang sama bagi seluruh pejabat. Tidak boleh ada perlindungan politik terhadap seseorang hanya karena ia berada dalam koalisi pemerintah. Sebaliknya, tidak boleh pula ada penghakiman hanya berdasarkan kabar atau tuduhan yang belum terbukti.
Bagi Prabowo, persoalan ini berkaitan dengan kredibilitas pemerintahannya sendiri. Presiden berhak memilih pembantu berdasarkan pertimbangan politik dan kemampuan kerja, tetapi kepercayaan publik akan lebih terjaga apabila integritas, transparansi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan rekam jejak menjadi bagian penting dalam penilaian pejabat.
Pemberantasan korupsi harus berlaku ke segala arah. Jika penegakan hukum hanya terlihat tegas terhadap lawan politik, sedangkan perkara yang melibatkan lingkaran kekuasaan berjalan tanpa penjelasan memadai, kepercayaan masyarakat akan tergerus.
Catatan berikutnya menyangkut ukuran kabinet. Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih dengan struktur pemerintahan yang besar. Data Sekretariat Kabinet mencatat 48 kementerian dalam susunan awal pemerintahan 2024–2029. Pada pelantikan Oktober 2024, pemerintah juga mengangkat sejumlah pejabat setingkat menteri serta 59 wakil menteri.
Struktur yang besar tentu tidak otomatis berarti buruk. Indonesia merupakan negara luas dengan kebutuhan pembangunan yang beragam. Pemisahan urusan pemerintahan dapat dibenarkan apabila membuat pelayanan lebih fokus, koordinasi lebih efektif, dan hasil kerja lebih mudah diukur.
Namun, semakin besar struktur pemerintahan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan pembagian kewenangan tidak tumpang tindih. Banyaknya kementerian dan wakil menteri perlu diimbangi dengan sasaran kerja yang jelas, koordinasi yang efisien, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.
Pertanyaan yang layak diajukan ialah apakah penambahan struktur benar-benar mempercepat penyelesaian masalah masyarakat atau justru memperpanjang rantai birokrasi?
Rakyat tidak memperoleh manfaat langsung hanya karena jumlah pejabat bertambah. Manfaat itu baru terasa ketika izin usaha lebih mudah diurus, layanan kesehatan membaik, sekolah memiliki fasilitas memadai, lapangan kerja bertambah, dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Kabinet yang besar juga harus mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Jika setiap kementerian berjalan dengan agenda sendiri, sementara persoalan mendasar tidak kunjung selesai, publik berhak mempertanyakan efektivitas koordinasi pemerintah.
Dalam keadaan anggaran negara memiliki banyak kebutuhan, efisiensi menjadi tuntutan yang masuk akal. Belanja birokrasi harus dipertanggungjawabkan melalui hasil yang terukur, bukan hanya melalui banyaknya rapat, kunjungan, dan kegiatan seremonial.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu ujian yang paling mudah dirasakan masyarakat. Keluarga tidak menilai perekonomian melalui istilah teknis semata. Mereka merasakannya ketika uang belanja semakin cepat habis, ketika cicilan harus dibayar di tengah penghasilan yang tidak bertambah, atau ketika usaha kecil kehilangan pelanggan.
Pada 16 Oktober 2026, pasar modal Indonesia mengalami tekanan sangat tajam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 8,01 persen ke level 5.393,92 sehingga Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan. Reuters juga melaporkan bahwa indeks tersebut mengalami penurunan harian terburuk sejak Januari 1998 setelah penyedia indeks global MSCI menyampaikan kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola pasar saham Indonesia.
MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri. Jika perubahan tersebut akhirnya diberlakukan, dampaknya dapat memengaruhi minat investor dan aliran modal. Namun, keputusan final belum terjadi pada saat laporan tersebut diterbitkan. Pemerintah, regulator, dan bursa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki persoalan transparansi dan tata kelola yang disorot.
Peristiwa itu menjadi peringatan bahwa kepercayaan investor tidak cukup dibangun melalui pernyataan optimistis. Pasar membutuhkan kepastian aturan, keterbukaan struktur kepemilikan saham, penegakan terhadap pelanggaran, serta pengawasan yang konsisten.
Meski demikian, penurunan IHSG tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi nasional. Pasar saham dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi global, keputusan investor, dan persoalan tata kelola. Pemerintah perlu menjelaskan faktor-faktor tersebut secara terbuka serta memaparkan langkah perbaikan yang konkret.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka ini merupakan indikator perubahan harga konsumen secara umum, bukan bukti bahwa seluruh harga barang naik dengan persentase yang sama. Pengalaman setiap keluarga juga berbeda, bergantung pada jenis kebutuhan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal.
Karena itu, evaluasi ekonomi perlu melampaui angka pertumbuhan dan inflasi. Pemerintah harus melihat perkembangan upah riil, kesempatan kerja, kemiskinan, konsumsi rumah tangga, serta kemampuan usaha mikro dan kecil mempertahankan kegiatan ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai peningkatan kesejahteraan secara merata akan menyisakan persoalan. Pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh pekerja, petani, nelayan, pedagang, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda unggulan pemerintahan Prabowo. Gagasan memperbaiki gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda patut dinilai berdasarkan tujuan sosialnya. Akan tetapi, tujuan yang baik harus disertai tata kelola yang kuat.
Pelaksanaan MBG menghadapi persoalan serius terkait keamanan pangan. Pada 26 Agustus 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengumumkan langkah pengetatan pengawasan dan penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar. Sementara itu, pada September 2026, Ombudsman menyoroti persoalan kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan setelah muncul kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah.
Reuters pada 11 September 2026 melaporkan bahwa puluhan orang tua di Indonesia mengajukan pengaduan kepada polisi setelah anak-anak mereka jatuh sakit usai mengonsumsi makanan program tersebut. Laporan itu juga menyebut jumlah kasus gangguan kesehatan yang dilaporkan telah melampaui 50.000. Angka tersebut perlu dipahami sesuai cakupan laporan yang tersedia dan tidak berarti seluruh kasus telah dipastikan melalui satu proses pemeriksaan yang sama.
Persoalan tersebut menegaskan bahwa perluasan program harus diimbangi pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan standar kebersihan dapur, kualitas bahan baku, kompetensi petugas, ketepatan distribusi, dan mekanisme penanganan insiden berjalan dengan baik.
Setiap kasus harus diselidiki secara transparan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi sesuai hukum. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan penerima manfaat tidak kehilangan akses terhadap makanan bergizi akibat persoalan yang seharusnya dapat dicegah.
Anggaran besar harus menghasilkan manfaat besar pula. Keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga kualitas gizi, keamanan makanan, ketepatan penerima, dan dampaknya terhadap kesehatan anak.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga membawa harapan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Koperasi yang dikelola dengan baik dapat membantu memperluas akses pembiayaan, memperpendek rantai distribusi, dan membuka kesempatan bagi usaha kecil.
Namun, pembentukan koperasi dalam jumlah besar tidak otomatis menjamin keberhasilan. Koperasi membutuhkan pengurus yang kompeten, tata kelola yang transparan, perhitungan usaha yang masuk akal, dan pengawasan terhadap penggunaan dana.
Risiko muncul apabila pendirian lembaga lebih diutamakan daripada kesiapan menjalankan usaha. Koperasi bisa menjadi bangunan dan papan nama tanpa kegiatan ekonomi yang berkelanjutan jika tidak memiliki pasar, sumber pendapatan, dan kemampuan mengelola keuangan.
Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan laporan berkala mengenai jumlah koperasi yang benar-benar beroperasi, jenis usaha yang berjalan, kondisi keuangan, manfaat bagi anggota, serta mekanisme pengawasan. Informasi mengenai pembiayaan dan kewajiban pembayaran juga harus mudah diakses agar masyarakat mengetahui risiko yang mungkin timbul.
Koperasi seharusnya menjadi sarana memperkuat kemandirian ekonomi warga, bukan menambah beban keuangan atau menjadi proyek administratif yang dinilai berhasil hanya berdasarkan jumlah unit yang dibentuk.
Persoalan lingkungan juga harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Asap akibat kebakaran dapat mengganggu anak-anak yang harus bersekolah, pekerja yang beraktivitas di luar ruangan, serta warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Di sejumlah wilayah, kebakaran juga mengancam lahan pertanian dan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, penanganan kebakaran hutan tidak boleh berhenti pada pemadaman setelah api meluas. Pencegahan harus dilakukan melalui pemantauan wilayah rawan, pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Perusahaan maupun individu yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, masyarakat yang menjaga lingkungan perlu mendapat dukungan agar pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama.
Pemerintah juga perlu membuka data mengenai luas area terdampak, penyebab kebakaran, langkah penegakan hukum, dan perkembangan pemulihan lingkungan. Dengan informasi yang terukur, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan pencegahan berjalan efektif.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo tidak bisa hanya berisi pujian atau kritik politik. Penilaian harus didasarkan pada hasil kerja yang dapat diperiksa, data yang terbuka, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah perlu memastikan tidak ada perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan politik. Dalam pengelolaan kabinet, jumlah pejabat harus sebanding dengan efektivitas kerja. Dalam kebijakan ekonomi, pemerintah harus memperkuat kepercayaan pasar tanpa mengabaikan daya beli masyarakat. Dalam program sosial, kualitas pelaksanaan dan keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas.
Prabowo masih memiliki ruang untuk memperbaiki berbagai kelemahan tersebut. Pemerintah dapat memperkuat koordinasi, membuka informasi anggaran, memperbaiki pengawasan program, dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum agar bekerja secara independen.
Kritik publik juga seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari pengawasan demokratis, bukan otomatis dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Pers, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga memiliki peran untuk menguji kebijakan serta meminta pertanggungjawaban pejabat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada seberapa besar kekuasaan yang berhasil dihimpun, seberapa banyak pejabat yang dilantik, atau seberapa sering program diumumkan. Ukurannya adalah apakah negara hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, apakah hukum berlaku tanpa pandang bulu, dan apakah anggaran publik menghasilkan manfaat yang nyata.
Dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi. Janji perubahan perlu diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan, sementara setiap persoalan harus dijawab melalui keterbukaan dan tanggung jawab.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menyampaikan rencana. Mereka membutuhkan pemerintahan yang mampu membuktikan bahwa kekuasaan digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama.
Di situlah catatan kritis dua tahun pemerintahan Prabowo menemukan maknanya: bukan untuk menolak seluruh kebijakan, melainkan untuk memastikan bahwa janji kepada rakyat tidak berhenti sebagai slogan politik.
Oleh: Iwan Terpal Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY
