Mencermati keterangan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun 2019, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) secara khusus memberikan sejumlah catatan.
Meski sempat mengapresiasi semangat optimisme Pemerintah dalam menjalankan perekonomian setahun silam, namun realisasi pertumbuhan ekonomi dinilai terus menurun.
“Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan, yakni mencapai 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian di tahun 2018 sebesar 5,17 persen.”
“Hal ini jelas meleset dari target APBN 2019 yaitu sebesar 5,30 persen. Bahkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu meleset sejak tahun 2015,” kata Juru Bicara F-PAN Farah Puteri Nahlia saat membacakan pandangan F-PAN dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Senayan, (18/8/2020).
Tak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, F-PAN juga memberikan catatan terkait realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN.
“Itu artinya, sumber utama pendanaan APBN masih dari penerimaan pajak. F-PAN mendorong agar Pemerintah terus meningkatkan program, terobosan dan kebijakan, termasuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara,” lanjut Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Selanjutnya, masih kata Farah, terkait realisasi belanja subsidi pada tahun 2019 mencapai Rp 201,80 triliun atau 89,96 persen terhadap pagu 2019 yang ditetapkan dalam APBN, F-PAN mendorong realisasi subsidi energi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga.
Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus tepat sasaran, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. F-PAN berpandangan bahwa APBN adalah instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, sustainable, dan ekspansif serta terjaga dengan baik,” imbuh Farah.
Ke depannya, lanjut legislator dapil Jawa Barat IX tersebut, F-PAN mengingatkan dan sekaligus mendorong Pemerintah agar belanja negara difokuskan untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan.
Lalu perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha serta mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.
Pendapat akhir F-PAN ditutup dengan pernyataan “setuju” atas RUU P2APBN 2019, sehingga selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. {DPR}
