Dua Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, Politisi PDIP: Harapan Apa Lagi Yang Ditunggu?

Pengangkatan dua petinggi TNI Angkatan Darat sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan menuai protes dari kalangan akar rumput PDI Perjuangan.

Di mata politisi PDIP Bambang Beathor Suryadi, pengangkatan kedua jenderal bintang satu itu. Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus memperlihatkan kelemahan Presiden Joko Widodo.

Dalam Surat Keputusan Presiden 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang ditandatangani 23 September lalu,

disebutkan Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Kedua perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu adalah bagian dari Tim Mawar, tim khusus di tubuh Kopassus yang melakukan pengamanan terhadap sejumlah aktivis di tahun 1998. Beberapa di antaranya sampai kini masih hilang.

“Hancur penegakan hukum. Jokowi merangkul begitu banyak pelaku pelanggar hukum ke dalam Istana. Apa Tim Mawar punya daya tawar politik?”

“Catatan apa yang mereka miliki atas kemenangan Jokowi dan Kiai Amin sehingga Prabowo bisa menjadi Menteri Pertahanan, lalu mereka ikut dalam kekuasaan?” tanya Beathor.

“Tanpa daya tawar. Tidak ada makan siang gratis. Jokowi merombak tatanan demokrasi,” sambungnya lagi.

Menurut Beathor, seharusnya tujuh jenderal yang ikut memecat Prabowo karena peristiwa penculikan itu malu.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal (Purn) Wiranto harusnya mengundurkan diri karena gagal mencegah masuknya anasir-anasir yang dulu pernah menjadi objek hukum TNI.

Adalah Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI yang memberhentikan Prabowo melalui sidang Dewan Kehormatan Perwira.

“Wiranto gagal memberikan nasehat kepada Jokowi. Harapan apa lagi yang kita tunggu jika Presiden sudah begini?” kata Beathor lagi.

Dia mengatakan, orangtua dan keluarga mahasiswa dan aktivis yang menjadi korban dalam peristiwa 1997-1998 pasti bersedih melihat kenyataan ini.

“Semoga ibu-ibu yang anaknya hilang dan tewas itu tabah dan kuat menghadapi kebijakan Jokowi yang memalukan dan tidak punya rasa kemanusiaan ini,” demikian kata Beathor yang pernah menjadi Ketua Majelis ProDEM. {rmol}