Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak DPR RI membatalkan proyek securty system yang menelan biaya Rp56 miliar. Peneliti Formappi Lucius Kaurus menilai, proyek tersebut merupakan pemborosan anggaran di tengah pandemi Covid-19.
“Ini pemborosan dan tak masuk akal. Itu proyek harus dibatalkan,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Ia juga menilai, proyek yang menelan anggaran sangat fantastis itu tidak mempunyai urgensi untuk DPR untuk saat ini.
“Apa sih urgensi pembangunan security sistem gedung DPR ini untuk saat ini? Inikan lagi situasi pandemi, kok jadi parah begini,” kata Lucius.
Sistem ini, disebut Lucius solah-olah nyawa penghuni DPR sedang terancam sehingga perlu pembangunan sistem sekuriti yang mahal.
“Ada kecenderungan DPR mulai dibikin seperti perusahaan yang perlu memproteksi diri dengan keamanan tingkat tinggi,” ucapnya.
Padahal sejatinya, sebagai lembaga wakil rakyat dan lembaga publik, keterbukaan dan keleluasaan bagi publik untuk bisa datang dan bertemu dengan wakil rakyat harus dibuka selebar-lebarnya.
Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, refocusing anggaran itu mestinya untuk kebutuhan membantu rakyat. “Bukan malah menjauhi rakyat dengan perangkat keamanan yang canggih,” tandas Lucius.
Untuk diketahui, DPR membangun proyek security sistem dengan nilai yang cukup fantastis senilai Rp58.349.745.700,40. Berdasarkan data LPSE DPR, proyek ini menggunakan dana APBN 2021.
Dalam website LPSE DPR tersebut dijelaskan bahwa tender proyek itu sudah selesai dilaksanakan dengan nilai Rp56 miliar. {PS}
