Satu sumber pendanaan pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), yang merupakan perusahaan keuangan multinasional berpusat di Jepang, Softbank, urung menanamkan modal. Faktor politik diperkirakan menjadi sebabnya.
Analisa tersebut disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/3).
“Ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi. Terlebih kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see,” ujar Bhima.
Selain itu, Bhima juga mendapat informasi bahwa Softbank telah memiliki masalah keuangan internal, dan semakin diperparah selama masa pandemi.
“Kerugian Softbank dari Wework tahun 2020, Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini,” ungkapnya.
Akan tetapi, Bhima menyimpulkan bahwa mundurnya Softbank dari proyek IKN Nusantara memberi sinyal kepada investor di balik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan.
“Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total,” demikian Bhima. {rmol}
