Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif PPN ini ditujukan untuk menciptakan sebuah rezim pajak yang adil, pada saat yang sama juga membuat rezim pajak Indonesia yang kuat.
“Memangnya kita butuh pajak yang kuat untuk nyusahin rakyat? Enggak, karena pajak itu untuk membangun rakyat juga, mulai bangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, bahkan listrik, LPG, itu semuanya ada elemen subsidinya,” jelasnya saat Economy Outlook 2022 CNBC Indonesia, kemarin.
Dia menjelaskan, aspek keadilan dari kenaikan PPN ini juga dipertimbangkan. Sri Mulyani berkata, masih ada ruang yang luas bagi PPN di Indonesia dinaikkan karena rata-rata tarif di negara lain jauh lebih besar, yaitu 15 persen.
“Indonesia kita naikkan 11 persen dan nanti 12 persen pada 2025. Kenapa dilakukan? Kita lihat APBN works extremely hard di pandemi ini, kita ingin menyehatkan jadi kita lihat mana yang masih ada space-nya, agar setara dengan negara lain tapi Indonesia tidak berlebihan,” jelasnya.
Pernyataan Sri Mulyani itu langsung direspons aktivis Nicho Silalahi. Menurutnya logika menteri keuangan itu sangat salah.
“Logika koplak seorang menteri keuangan, woi bengak dimana-mana pajak itu menyusahkan rakyat,” kata Nicho dikutip dari akun Twitternya, Rabu (23/3/2022).
Nicho lantas menyebut jika Presiden Joko Widodo dan jajarannya saat ini hanya banyak gaya. Tak mampu mengelola anggaran negara, hanya bergantung pada utang dan pajak. “Gini kalau rezim banyak gaya ujungnya rakyat yang menjadi korban,” pungkasnya. {fajar}
