Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul berkomentar soal teguran Presiden Jokowi terhadap menteri dan jajaran kabinet yang masih menyuarakan soal masa jabatan presiden 3 periode.
Sekretaris Fraksi PDIP tersebut menganggap sikap yang dilakukan Jokowi sudah tepat dan wajar. Menurutnya, menteri pada hakikatnya tidak memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi seperti itu.
“Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah enggak usah bicara itu. Menteri kan teknis. Apa iya pantes bikin ekstrem, misal Bu Sri Mulyani bahas kepemiluan, kontras, enggak masuk,” kata Bambang Pacul di Gedung DPR Senayan, Kamis (7/4).
“Kalau mendagri masih makes sense dengan tugasnya. Tapi menteri lain enggak ada urusan, enggak usahlah,” imbuhnya.
Menteri-menteri yang tidak pantas menurutnya membicarakan perpanjangan jabatan termasuk Menko Marves Luhut Pandjaitan. Meski demikian, ia mengakui bahwa Luhut memiliki kekuatan politik yang lebih dari menteri lainnya.
“Kalau Pak Airlangga ngomong sebagai ketum, tapi kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos,” tuturnya.
Ia kemudian mengutip pernyataan sejumlah orang yang menyebut bahwa Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat. Seperti saat Presiden Jokowi pernah menyetop ekspor batu bara. Tak lama kemudian, Luhut membuka kembali, tidak berbanding lurus dengan pernyataan Jokowi sebelumnya.
“Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. 2 hari berikutnya dibuka lagi pak luhut yang statement.
“Itu clear lah. Orang politik juga paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun,” tandasnya. {kumparan}
