Entah isu dari mana, wacana Munaslub menggema pada awal Mei 2022 lalu. Atas isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, kader Partai Golkar mulai dari tingkat DPP, DPD 2, DPD 2, Ormas pendiri sampai organisasi sayap ramai bersuara bahwa Partai Golkar solid di bawah kepempinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.
Munas sendiri merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di internal Partai Golkar. Dalam Munas, biasanya beragam keputusan diambil, seperti penetapan ketua umum partai atau perubahan AD/ART partai.
Agenda Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) sendiri merupakan forum suatu musyawarah yang dilakukan karena adanya masalah yang besar dan mendesak atau konstelasi politik yang cepat untuk segera diatasi. Misalnya pergantian pimpinan partai/organisasi karena tersangkut masalah atau pelanggaran.
Sementara itu, di Partai Golkar dewasa ini tidak ada masalah mendasar, mendesak, gawat darurat yang membuat organisasi harus mengambil keputusan secepat mungkin untuk melakukan pergantian kepemimpinan.
Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar masih dianggap mumpuni dan bisa diandalkan untuk menghantarkan Partai Golkar menjadi juara pada Pemilu 2024. Belum lagi jika menghitung keputusan Munas 2019 dan Rapimnas DPP Partai Golkar yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 dari Partai Golkar.
Artinya, alas hukum dan landasan bersikap sudah jelas. Pantas jika kemudian isu Munaslub ini mendapat tentangan dan penolakan ramai-ramai dari internal DPP Partai Golkar ataupun DPD 1 Partai Golkar di seluruh Indonesia sebagai pemilik suara yang sah dalam forum besar Munas ataupun Munaslub.
Penolakan Dari Internal DPP Partai Golkar
Golkarpedia.com mencatat, sewaktu berita mengenai isu Munaslub bergulir, internal DPP Partai Golkar beramai-ramai bersuara di media menyatakan jika Golkar solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Mereka pun menyatakan bahwa kepemimpinan Airlangga Hartarto sama sekali tidak bermasalah sehingga tidak memiliki alasan untuk dilakukan Munaslub.
Seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar dalam wawancaranya bersama Golkarpedia.com. “Kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto baik saya kira, tidak ada masalah apapun. Beliau mempersatukan kami semua dalam visi dan misi yang sama menatap Pemilu 2024. Beliau juga konsisten, rajin turun ke daerah demi pemenangan Partai Golkar,” ujar Fahd Arafiq pada 12 Mei 2022 silam.
Tidak mau ketinggalan, Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar juga mengutarakan secara tegas penolakan atas isu Munaslub yang menerpa internal Partai Golkar.
“Kami solid sepenuhnya. Upaya-upaya menzolimi Ketum kami tidak berpengaruh pada soliditas yang ada di Golkar saat ini,” kata Nurul Arifin, dalam keterangannya, Rabu 11 Mei 2022.
Selain kedua tokoh tersebut, ada pula pernyataan senada yang dilontarkan oleh beberapa tokoh senior Partai Golkar seperti Yorrys Raweyai, Waketum DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono, Ketua Umum Ormas MKGR Adies Kadir, Ketua Harian Depinas SOKSI Bagus Adhi Mahendra Putra dan banyak lagi lainnya.
Penolakan dari DPD 1 Partai Golkar atas Munaslub
Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan oleh para pengurus DPP Partai Golkar dan Hasta Karya. DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia pun bersuara senada terhadap isu miring yang sempat menerpa Partai Golkar di awal Mei 2022 lalu.
Salah satu yang cukup kencang menyatakan penolakan adalah Ketua Partai Golkar DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Gandung Pardiman. Pernyataannya yang menolak Munaslub bahkan terekam dalam jejak digital di beberapa media besar nasional.
“Golkar di daerah-daerah sangat solid dan komunikasi kepengurusan Golkar di daerah dengan Pusat juga sangat baik dan kompak dengan satu tujuan memenangkan Partai Golkar dan Airlangga Hartarto pada pemilu 2024. Jika ada upaya menggoyang Partai Golkar dengan isu munaslub akan mendapatkan perlawan yang sama dari daerah-daerah,” ujar Gandung Pardiman menanggapi isu Munaslub.
Selain Gandung Pardiman yang mewakil DPD Partai Golkar DIY, suara yang sama juga diutarakan oleh Taufan Pawe, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel.
“Untuk apa Munaslub? Setiap saat, sampai detik ini masyarakat melihat sendiri bahwa Ketua Umum kita selalu memikirkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Bagi kami, kerja pak Airlangga di kabinet selama ini merupakan modal yang berharga saat pencapresannya nanti. Apalagi yang mau kita jual dari seorang capres selain kesungguhannya bekerja bagi rakyat?” begitu bunyi pernyataan Taufan Pawe.
Penolakan juga diutarakan Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Jabar, MQ Iswara. Menurutnya, ia yang mewakili jajaran DPD 1 Partai Golkar Jabar tidak menghendaki adanya Munaslub karena kepemimpinan Airlangga Hartarto sudah sempurna untuk Partai Golkar saat ini.
“Saya tegaskan, Golkar Jabar dan seluruh DPD Golkar kabupaten/kota se Jabar solid mendukung kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto yang sangat baik, sangat aktif, banyak prestasi dan juga akomodatif dan egaliter,” ucap MQ Iswara.
DKI Jakarta sebagai pusat segala aktifitas termasuk aktifitas politik juga ikut bersuara. Ketua DPD 1 Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa dia sebagai Ketua DPD 1 dan seluruh fungsionaris Golkar DKI Jakarta akan melakukan perlawanan terhadap isu Munaslub ini.
“Jika ada pihak-pihak yang ingin melaksanakan munaslub di luar koridor aturan partai, maka Golkar DKI Jakarta pihak yang pertama akan menolak itu,” sebut Ahmed Zaki Iskandar.
Selain nama-nama tersebut di atas, berdasar data yang dirangkum oleh Golkarpedia.com, ada 20 DPD 1 Partai Golkar lainnya yang ikut bersuara melakukan penolakan wacana Munaslub.
Ke-20 DPD 1 Partai Golkar tersebut adalah, Rudy Mas’ud Ketua DPD 1 Kaltim; TM Nurlif Ketua DPD 1 Aceh; Ruslan AS Ketua DPD 1 Kalteng; Syamsuar Ketua DPD 1 Riau; Musa Rajekshah Ketua DPD 1 Sumut; Sarmuji Ketua DPD 1 Jatim; Panggah Susanto Ketua DPD 1 Jateng; Maman Abdurrahman Ketua DPD 1 Kalbar; Ratu Tatu Chasanah Ketua DPD 1 Banten.
Lalu dilanjutkan oleh Ismet Roni Sekretaris DPD 1 Lampung; Selviana Wanma Sekretaris DPD 1 Papua Barat; Melki Laka Lena Ketua DPD 1 NTT; Mohan Roliskana Ketua DPD 1 NTB; Sugawa Korry Ketua DPD 1 Bali; Tetty Paruntu Ketua DPD 1 Sulut; Bobby Rizaldi Plt Ketua DPD 1 Sumsel; Bambang Patijaya Ketua DPD 1 Babel; Ramli Umasugi Ketua DPD 1 Maluku; Akhmad Maruf Maulana Ketua DPD 1 Kepri; dan Cek Endra Ketua DPD 1 Jambi.
Kompaknya alasan para ketua DPD 1 Partai Golkar se-Indonesia serta fungsionaris DPP Partai Golkar membuat pihak-pihak yang hendak menghembuskan isu Munaslub agaknya harus berpikir ulang untuk melakukannya. Kharisma serta kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar nyatanya lebih kokoh dari yang mereka kira.
Prestasi serta memiliki penyatuan visi yang sama menatap 2024 membuat internal DPP Partai Golkar percaya diri dan optimis jika mereka bisa berbuat banyak termasuk memenangi Pemilu dan Pilpres 2024 yang mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai Presiden.
Selain itu, isu ini juga menjadi bukti bahwa keberadaan Airlangga Hartarto adalah mempersatukan, bukan untuk memecah, termasuk apabila beliau menjadi Presiden Indonesia. Publik yang sudah jengah dengan disintegrasi dan perdebatan tanpa manfaat di media sosial harus melirik Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang mempersatukan berbagai kalangan. (Golkarpedia)
