Dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seringkali menyampaikan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang dapat menjadi mesin penggerak produktif secara ekonomi apabila diberikan kesempatan yang sama dan ruang ekspresi yang luas.
Saat menerima kunjungan Komunitas Teman MotreT yang merupakan Tim Fotografi Disabilitas Banten pada minggu lalu (12/5/2022), Menko Airlangga mengatakan Pemerintah dalam semua kebijakan ekonominya inklusif terhadap difabel, sehingga tentu dari sektor perekonomian melalui UMKM diberi fasilitas khusus dan spesial kepada kaum difabel.
Dalam keterangan persnya pada Selasa (17/5/2022), Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Iwan Sulaiman Soelasno memberikan tanggapannya.
Iwan mengatakan, kebijakan Menko Airlangga tersebut dapat mempercepat terwujudnya Desa Inklusi, yaitu sebuah desa yang pemerintah desanya menjamin partisipasi kelompok marjinal termasuk penyandang disabilitas dalam berbagai proses perumusan kebijakan dan program pembangunan desa.
“Kebijakan dan pernyataan Menko Pak Airlangga menurut hemat saya harus cepat direspon oleh Kemendes yang saat ini sedang mengembangkan desa inklusi dibeberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Lampung dan Sulteng sehingga akan ada percepatan terwujudnya Desa Inklusi”, ujar Iwan.
Iwan menambahkan, kunci utama terwujudnya Desa Inklusi adalah ketersediaan data penyandang disabilitas berbasis desa, maka pemerintah pusat termasuk Kemenko Perekonomian pimpinan Airlangga, harus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga agar data tersebut dapat terpenuhi.
“Desa Inklusi di Indonesia dapat disampaikan oleh Pak Airlangga di momentum G20, sehingga bisa menjadi model dan lesson learned bagi G20 untuk mendorong produktivitas kaum disabilitas berbasis desa”, ungkapnya.
