Pemerintah berencana melakukan integrasi aplikasi-aplikasi di seluruh industri kesehatan dalam satu platform. Mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dinas kesehatan, industri kesehatan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Integrasi itu dalam satu platform Indonesia Health Services (IHS).
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, IHS mulai diujicobakan pada tahun ini. Sosialisasi juga telah dilakukan kepada stakeholder mengenai integrasi tersebut. Integrasi juga akan dilakukan dengan BPJS Kesehatan.
Menkes Budi menyebutkan, pihaknya sudah mulai mensosialisasikan ini ke para stakeholder dan sudah ada 91 institusi yang sudah mau melakukan beta testing dari 9 kategori.
“Jadi ada rumah sakit, ada klinik, ada puskesmas, ada juga praktek pribadi ada lab yang mau berkoneksi dengan berinterkoneksi dengan sistem ini agar mereka bisa melakukan sharing dari data bila dibutuhkan oleh pasien yang bersangkutan,” jelas Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (30/5/2022).
IHS menjadi standar internasional platform kesehatan Indonesia. IHS akan menjadi single indenfitication kesehatan pasien yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Hingga pada akhirnya, setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengingatkan agar transformasi sistem kesehatan terintegrasi harus memperhatikan kondisi serta kesiapan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah melakukan transformasi digital pada sistem kesehatan nasional.
“Saya secara pribadi menyambut baik ide kreatif pak Menkes dan pak Dirut menyatukan sistem sehingga semakin mudah melakukan pengecekan kesehatan. Cuma, saya ingin mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat kita paham teknologi,” kata Dewi Asmara saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan RDP dengan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Selain itu, Legislator Golkar asal dapil Sukabumi ini mengatakan, tidak semua masyarakat memiliki gawai yang mendukung untuk pengguna aplikasi tersebut. Karenanya, pemerintah perlu mengantisipasi kendala tersebut.
Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI ini menambahkan PeduliLindungi saat ini banyak digunakan untuk kegiatan rekam test COVID-19, sertifikat vaksin serta tracing bagi pelaku perjalanan.
“Sementara, data layanan kesehatan akan berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di kaki gunung atau di pelosok desa, sementara kalau mereka tidak memiliki supporting untuk akses aplikasi ini. Adakah solusi yang ditawarkan pak Menteri?” tegasnya.
Lebih lanjut, Dewi Asmara menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan solusi bagi masyarakat yang ingin berobat tapi belum memiliki gawai yang mumpuni atau akses terhadap teknologi tersebut.
“Ini saya rasa perlu dipikirkan pak Menteri, sehingga layanan aplikasi yang tujuannya mempermudah ini harus benar – benar mampu mempermudah. Saya mengingatkan kondisi masyarakat kita tidak semuanya mampu, mungkin tidak mampu beli kuotanya, tidak mampu punya gadget atau operasikan aplikasinya. Tolong dipikirkan betul dan apa solusinya manakala mereka tidak punya itu,” imbuhnya.
Direktur Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pihak BPJS juga bekerja sama dengan Kemenkes dengan melaksanakan interoperabilitas sistem dengan pemangku kepentingan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui berbagai kanal pembayaran.
“Untuk berdampak langsung bagi masyarakat, itu kemudahan melakukan pembayaran iuran JKN pada berbagai kanal pembayaran, seperti dari perbankan, ATM, aplikasi Marketplace, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Dana, OVO, Traveloka dan lain-lain,” jelasnya.
