Tag: Partai Golkar

Para tokoh senior Partai Golkar yang tergabung dalam eksponen Ormas Tri Karya Golkar, terdiri dari SOKSI, Kosgoro 1957, dan MKGR menyatakan prihatin atas situasi internal Partai Golkar yang mulai mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan kader Partai Golkar. Momentum menjelang Musyarawah Nasional untuk memilih Ketua Umum Golkar 2019-2024 seharusnya justru memperkuat solidaritas internal kader Partai Golkar, bukan justru menciptakan kegaduhan baru yang mengganggu stabilitas politik nasional.

“Tri Karya sebagai pendiri Partai Golkar terpanggil menjadi moral force (kekuatan moral) mengembalikan marwah Partai Golkar yang dua tahun ini terbengkalai akibat kepemimpinan yang lemah. Permintaan Rapat Pleno, Mosi Tidak Percaya, hingga somasi yang dilayangkan oleh para pengurus DPP Partai Golkar, semuanya mentah dan tidak ada tanggapan sama sekali dari Ketua Umum,” ujar Juru Bicara Eksponen Ormas Tri Karya, Fatahilah Ramli, di Jakarta, Rabu (11/9/19).

Turut hadir para tokoh senior lainnya seperti Zainal Bintang dari MKGR, Lawrence Siburian dari SOKSI, dan Cyprus Anthonia Tatali dari Kosgoro 1957.

Tokoh senior MKGR Zainal Bintang menegaskan, eksponen Ormas Tri Karya Golkar menginginkan Partai Golkar bisa kembali kepada jati dirinya sebagai partai karya kekaryaan. Partai yang terbuka bagi siapapun, khususnya millenial.

“Banyak yang menilai, termasuk anak cucu saya, bahwa Partai Golkar adalah partai jadul. Stigma ini harus diubah oleh kepemimpinan yang kuat, yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkarya. Partai Golkar punya standar kepemimpinan yang berpegang teguh kepada prinsip PDLT, yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela,” tutur Zainal Bintang.

Sementara itu, tokoh senior SOKSI Lawrence Siburian mengingatkan bahwa dalam Partai Golkar ada standar etik yang pernah ditorehkan Jusuf Kalla, yaitu saat perolehan suara Partai Golkar turun dimasanya, beliau dengan sukarela mempercepat penyelenggaran Musyawarah Nasional. Hal ini sepatutnya ditiru oleh Airlangga Hartarto yang terbukti jauh lebih gagal menjaga kebesaran Partai Golkar dibanding masanya Jusuf Kalla.

“Dua tahun dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Partai Golkar mengalami kegagalan. Mengingat tantangan Partai Golkar ke depan sangat besar, kita yang sudah senior-senior seyogyanya memberikan jalan bagi yang muda untuk berkiprah di Partai Golkar. Segera selenggarakan Munas agar ada reformasi besar-besaran di tubuh Partai Golkar,” tandas Lawrence Siburian.

Sedangkan tokoh senior Kosgoro 1957 Cyprus Anthonia Tatali menilai, sosok Airlangga Hartarto bukan hanya tidak cakap menjalankan roda organisasi kepartaian, melainkan juga gagal mempererat persaudaraan sesama kader Partai Golkar. Terbukti dari tidak adanya rapat rutin maupun aktivitas kepartaian di DPP Partai Golkar, hingga penggunaan preman untuk menutup akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar.

“Walaupun Airlangga Hartarto merupakan kader Kosgoro 1957, bukan berarti kami mendukung dengan kacamata kuda. Kami bukan pelacur intelektual, melainkan penjaga marwah agar Partai Golkar tidak tertelan roda sejarah. Jika dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto suara Partai Golkar di Pemilu 2019 kedodoran, apalagi nanti menghadapi Pilkada 2020. Partai Golkar membutuhkan perubahan sesegera mungkin, secepat mungkin,” tandas Cyprus Anthonia Tatali. [akurat]

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menilai sikap kontras dan ironis tergambar pada dua figur Calon Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

Menurut Viktus, Airlangga jauh lebih menunjukkan sikap anti-kritik dengan menegasikan eksistensi Indra Bambang Utoyo dalam rapat Korbid yang seharusnya ia pimpin sendiri karena sebagai Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera.

Padahal, peran Indra menurut Viktus sebagai Ketua Korbid Sumatera, telah sukses menambah kursi DPR RI untuk Partai Golkar dalam Pemilu 2019.

Di saat yang sama, Viktus mengatakan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR, mau duduk berjam-jam mendengarkan kritik-kritik pedas tentang DPR, yang disampaikan oleh para peserta final stand up comedy ‘Kritik DPR’, yang diadakan di DPR RI, Selasa (10/9/2019)

“Kedua peristiwa kontras tersebut dapat menjelaskan kepada stakeholders Golkar perihal level kualitas kepemimpinan Airlangga dan Bamsoet. Pemimpin suatu organisasi, termasuk organisasi partai politik itu semestinya memiliki stok nyali yang besar untuk menghadapi kritik dan perbedaan pendapat,” tegas Viktus Murin kepada wartawan, Rabu (11/9/2019)

Itulah sebabnya, lanjut Viktus, sebagai aktivis di Partai Golkar, dirinya secara sadar menempuh pendekatan kritik-otokritik demi kemajuan partai.

“Sayangnya pola kritik-otokritik itu tidak disukai Airlangga. Saya punya beberapa bukti peristiwa bahwa Airlangga tidak menyukai sikap kritis saya,” tegas Viktus.

Mantan Sekjen Presidium GMNI ini menegaskan untuk tiba saatnya seluruh pemangku kepentingan di Partai Golkar melakukan koreksi terhadap kepemimpinan Airlangga yang anti-kritik.

Karena menurutnya, Partai Golkar memerlukan pemimpin baru yang menjadi garansi terjaga dan terawatnya budaya demokrasi di tubuh Partai Golkar.

“Saya pribadi memandang bahwa pemimpin baru yang dibutuhkan Partai Golkar saat ini adalah Bamsoet,” pungkas Viktus. [akurat]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan nama Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Markus Mekeng ke dalam daftar cekal. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pencekalan terhadap orang dekat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu terkait dengan kasus pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“KPK melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang bernama Melchias Markus Mekeng, anggota DPR RI selama enam bulan ke depan terhitung Selasa, 10 September 2019,” kata Febri.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menambahkan, KPK bakal memeriksa Mekeng sebagai saksi bagi tersangka atas nama Samin Tan, pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi. KPK telah menetapkan Samin sebagai tersangka pemberi suap kepada Eni Maulani Saragih yang pernah memimpin Komisi Energi DPR.

Menurut Febri, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mekeng pada Rabu besok (11/0). “Besok Rabu, 11 September 2019 pemerikaaan terhadap yang bersangkutan (Mekeng) sebagai saksi untuk SMT (Samin Tan),” kata Febri.

Hanya saja, belum ada kepastian apakah Mekeng bakal memenuhi panggilan itu. Sebab, saat ini Mekeng bersama sejumlah anggota Komisi XI DPR tengah kunjungan kerja di luar negeri.

Sebelumnya KPK juga telah mengeluarkan pencekalan terhadap Samin Tan dan Direktur PT Borneo Lumbung Energi Nenie Afwani, Senin (9/9). Penyidikan atas kasus terminasi kontrak batu bara itu merupakan hasil pengembangan atas perkara suap PLTU Riau yang telah menyeret Eni M Saragih dan mantan Direktur PLN Sofyan Basir.

Samin Tan diduga telah menyuap Eni saat politikus Golkar itu menjadi wakil ketua Komisi VII DPR. Motif suapnya agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM.

Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi Kementerian ESDM. Selain itu, KPK menduga Eni meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan suaminya, Muhammad Al Khadziq yang ikut Pilkada Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Samin memberikan uang kepada Emi secara bertahap melalui perantara. Salah satu perantaranya adalah staf ahli Eni di DPR.

Pemberian pertama pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp 4 miliar. Adapun pemberian kedua pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tan sebanyak Rp 5 miliar. KPK lantas menjerat Samin dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [jpnn]

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah menjadi inisiator dari rencana revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tegas membantah tudingan bahwa sebelum diputuskan rencana revisi UU KPK, ada pembahasan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya katakan tidak ada pertemuan antara ketua Umum Golkar dan PDIP,” ujar Airlangga di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Airlangga menyebutkan, bahwa revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak sebagaia upaya melemahkan pemberantasan korupsi itu merupakan inisiatif dari Badan Legislasi yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR.

“Ini inisiatif anggota dewan,” singkat Menteri Perindustrian ini.

Setidaknya, enam anggota dewan yang mengusulkan revisi UU KPK. Adalah Masinton Pasaribu dan Risa Mariska dari PDIP, Syaiful Bahri dari Golkar, Achmad Baidowi dari PPP, Taufiqulhadi dari Nasdem, dan Ibnu Multazam dari PKB [rmol]

Politikus Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menilai Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjalankan kepemimpinan dengan otoriter dan diskriminatif. Sirajuddin beranggapan, dengan pola kepemimpinan yang otoriter dan diskriminatif itu, Golkar telah menjadi partai yang minimalis.

“Karena itu, konsolidasi partai pascapemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan munas belum jelas benar. Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elite Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa,” kata Sirajuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9/2019).

Sirajudin kemudian memaparkan hal-hal yang menurutnya terjadi di lingkup internal Golkar saat ini. Dari drama perebutan kantor DPP, pengerahan preman, hingga ritual sumpah dukungan pencalonan Airlangga sebagai caketum Golkar.

Menurutnya, wajar jika Golkar menjadi bahan tertawaan publik karena hal-hal tersebut. Dia menilai masalah yang ada di lingkup internal Golkar terjadi karena pola kepemimpinan Airlangga yang kekanak-kanakan.

“Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan,” jelasnya.

Pengurus Pleno DPP Golkar itu menyebut harus ada mekanisme partai yang dijalankan agar masalah yang ada selesai. Menurut Sirajuddin, musyawarah luar biasa (munaslub) merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan.

“Kemungkinan ini harus dicegah melalui mekanisme partai. Kalau opsi munas dihalang-halangi, opsi Munaslub menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Demi dan untuk kejayaan Partai Golkar, munaslub halal hukumnya untuk mengakhiri kepemimpinan Partai Golkar yang otoriter dan diskriminatif seperti sekarang ini,” ujar Sirajuddin.

Menanggapi penyataan itu, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman menegaskan aktivitas DPP Golkar berjalan seperti biasa. Dia memastikan program-program partai berjalan lancar.

“Sepengetahuan saya, aktivitas organisasi dan lain-lain berjalan baik dan normal. Program-program konsolidasi baik internal maupun eksternal berjalan baik dan lancar,” tutur Maman.

Maman menganggap Sirajuddin sedang berhalusinasi. Menurut anggota DPR RI, itu pernyataan tersebut ada kaitannya dengan organisasi kepemudaan yang pernah dipimpin Sirajuddin. [detik]

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Viktus Murin menilai gaya kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto otoriter. Menurutnya, Airlangga telah memperlihatkan kepemimpinan usang dengan menyeret mundur Partai Golkar masuk zaman otoriter pada rezim orde baru.

“Airlangga seperti terjebak dalam halusinasi politik masa lalu seolah-olah penguasa Golkar identik dengan penguasa tunggal di era Orba,” kata Viktus kepada merdeka.com, Jumat (7/9).

Loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang merupakan calon lawan Airlangga di Munas Golkar itu menceritakan kisahnya saat menjadi aktivis 1998. Dia turut menjadi pelaku sejarah unjuk rasa menuntut pembubaran Golkar saat itu. Kata dia, setelah Soeharto lengser gelombang gerakan mahasiswa dan aktivis datang berdemo ke kantor DPP Golkar untuk menuntut pembubaran.

“Kami berdemo di halaman kantor DPP Golkar, dan meneriakkan yel-yel pembubaran Golkar, jika memang Golkar tidak mampu memutus matarantai politiknya dengan sisa-sisa rezim Orba,” tutur Viktus.

Dia menuturkan, pada masa itu para pendemo justru bebas masuk ke halaman kantor DPP Golkar. Kata Viktus, gerbang kantor tidak ditutupi dan digembok. Dia menyindir situasi kantor Golkar saat ini yang dijaga ketat dan digembok

“Saya ingat persis, waktu itu memang ada beberapa polisi dan satpam di lingkungan Kantor Golkar. Tetapi, mereka hadir di situ hanya untuk bertugas memantau dan mengamankan aksi demo kami elemen mahasiswa. Mereka tidak mengusir kami keluar dari halaman Golkar, sebaliknya mereka menerima kami dengan ramah dan hanya mengingatkan kami untuk tidak bertindak anarkis,” ujar Viktus.

Dia pun menceritakan bagaimana gaya kepemimpinan Ketua Umum Golkar saat itu, Akbar Tandjung mau mendengar dan menyimak tuntutan demo mahasiswa. Menurutnya, paradigma baru Golkar yang dibawa Akbar Tandjung merupakan sintesa pemikiran yang dihadirkan untuk merespon dialektika mahasiswa. Maka itu, dia dan kawannya ikut masuk Golkar saat dideklarasikan menjadi partai politik pasa 1999.

“Saat saya memutuskan masuk ke Partai Golkar tahun 2002 pasca purna sebagai Sekjen Presidium GMNI, keputusan itu saya pandang amat logis. Tidak ada yang aneh. Sebab, Partai Golkar dengan paradigma barunya di bawah kepemimpinan Abang AT, telah menjawab tuntutan perubahan yang disuarakan oleh elemen-elemen gerakan mahasiswa,” ujar Viktus.

Kembali membandingkan gaya kepemimpinan Airlangga, Viktus mengatakan tipologi kepemimpinan otoriter hanya bisa eksis di zaman Orba.

“Model kepemimpinan otoriter hanya cocok untuk era Orba. Pasca era Orba, Partai Golkar memerlukan tipologi kepemimpinan demokratis yang adaptif terhadap perbedaan pendapat sebagai keniscayaan demokrasi. Kalau masih ada pemimpin Golkar bersikap otoriter di era demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan sedang terjebak dalam halusinasi kekuasaan rezim Orba,” papar Viktus.

Viktus pun mengaku akan akan cabut dari Golkar bilamana gaya otoriter terus diterapkan Airlangga. Baginya daripada terjerumus kembali ke masa otoriter yang lebih banyak mudaratnya, maka lebih bermaslahat apabila dia memilih mengambil langkah permanen untuk keluar dari pusaran gelap otoritarianisme.

“Hingga hari ini, saya merasa tidak terlalu nyaman jika disebut sebagai politisi. Saya lebih suka mengindentifikasi diri sebagai aktivis yang sedang berkiprah di partai politik. Bagi saya pribadi, loyalitas seorang aktivis terletak pada naturnya dialektika idealisme, bukan diletakkan kepada orang,” tegas Viktus. [merdeka]

Puluhan anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kembali mendatangi DPP Partai Golkar. Mereka ingin bertemu dengan pengurus DPP Partai Golkar untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tidak diizinkan masuk.

“Kalau kami tidak boleh masuk, Ketum yang ada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggungjawab. Ketum harusnya ksatria dong,” ujar Ketua PP AMPG Adi Baiquni kepada wartawan di depan Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Adi menilai, gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris seperti milik pribadi, telah memicu perpecahan. Adi menyorot sikap otoriter Airlangga ketika memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar.

“Ditambah lagi dengan sikap loyalis yang membela secara membabibuta dengan mengatakan Airlangga memiliki hak veto layaknya Presiden. Padahal Golkar yang menganut sistem demokrasi tak pernah mengenal kata hak veto. Semuanya harus didasarkan musyawarah mufakat,” urainya.

Sikap otoriterianisme Airlangga lainnya, menurut Adi, juga bisa dilihat dari tak pernahnya rapat pleno digelar. Bahkan sampai dijatuhkan mosi tidak percaya oleh 143 unsur pengurus DPP pun, Airlangga tetap tidak menghiraukannya. Padahal, berdasarkan peraturan organisasi SK Nomor 148 Tahun 2016, rapat pleno harus dilaksanakan minimal setidaknya dua bulan sekali.

“Di samping itu, kegagalan Airlangga dalam menahkodai Partai Golkar harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Airlangga telah gagal mencapai target suara dan kursi Golkar di Pemilu 2019,” tandasnya. [kabarpolitik]

Sikap Menteri BUMN, Rini Soemarno yang tak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dengan tetap mengganti sejumlah direksi perusahaan pelat merah bikin bingung partai koalisi.

“Saya bingung kenapa Bu Rini sampai berani melakukan penggantian kepada pejabat BUMN,” ujar Politisi Muda Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Dave menyebut, seharusnya sebagai pembantu presiden di kabinet kerja, Rini bisa patuh ketika atasannya memberi perintah untuk tidak mengganti jajaran direksi BUMN sampai pelantikan.

Atas dasar itu, ia pun menyerahkan ke Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN untuk menyelidiki motivasi Rini dengan perbuatannya itu.

“Kita serahkan kepada Komisi VI untuk menyelidiki,” tegas anggota Komisi I DPR ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejumlah BUMN digelar. Hasilnya, terjadi perombakan direksi pada perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut.

Perombakan BUMN diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto untuk menggantikan posisi Maryono tersebut.

Selang beberapa jam setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (PLT).

BNI juga terkena perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Dengan demikian, dilakukan pergeseran kepengurusan direksi. Pemegang saham kemudian menunjuk Tambok P. Setyawati menggantikan Catur Budi.

Selain itu, pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) juga dirombak. Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN dan digantikan Dilo Seno Widagdo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Sementara posisi Dilo diisi oleh Redy Feryanto. Selain Danny, dalam rapat juga mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan oleh Arie Noebelta Kaban. [rmol]