Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti rilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengenai sejumlah nama eks narapidana korupsi yang akan maju lagi menjadi calon legislatif . Salah satu yang paling menonjol adalah calon legislatif dari Partai Golkar, karena partai besutan Airlangga Hartarto ini menjadi parpol terbanyak mencalokan napi koruptor.
Kritik ini pun sekaligus menagih pernyataan Jokowi yang ‘menyerang’ Prabowo soal eks napi korupsi yang dicalonkan Partai Gerindra dalam debat perdana. Sebab Golkar adalah koalisi pengusung yang sejak awal sangat pro Jokowi. Karena itu, Nasir Djamil menilai apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti bunuh diri. Karena banyak eks narapidana korupsi di parpol koalisinya.
“Seperti orang bunuh diri. Jadi awalnya ingin menembak lawan tapi pelurunya mengenai diri sendiri,” kata politikus PKS Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/1), dikutip dari jawapos.
Nasir menambahkan bahwa Jokowi seakan tidak membaca secara utuh terkait data mengenai eks napi korupsi yang kembali nyaleg. Padahal kini, salah satu rekan koalisi petahanalah yang paling banyak mengusung eks koruptor nyaleg.
“Ternyata partai pendukung Pak Jokowi punya calon mantan koruptor yang enggak kalah banyaknya. Jadi, istilah yang bisa kita sematkan, seperti menelan ludah sendiri, jadi senjata makan tuan alias bunuh diri, ya kan?” pungkasnya.
Sebagai informasi, data yang dimiliki KPU sedikit berbeda dengan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasar data KPU, mantan koruptor yang maju pada Pemilu 2019 mencapai 49 orang. Namun, menurut data ICW, jumlah mereka 46 orang.
Pada data KPU, mantan koruptor di Partai Berkarya ada empat orang. Sementara itu, di website ICW hanya tiga orang. Sebaliknya, website ICW mencantumkan enam nama mantan koruptor yang diusung Partai Hanura. Sementara itu, dalam data KPU, hanya ada lima orang. Jumlah totalnya tetap sama.
Pemilu DPRD provinsi diikuti 16 mantan koruptor, sedangkan pemilu DPRD kabupaten/kota diikuti 24 eks koruptor.
Caleg DPRD itu bersebar di 12 parpol. Yakni, Partai Gerindra 6 orang, PDIP 1 orang, Golkar 8 orang, Garuda 2 orang, Berkarya 4 orang, PKS 1 orang, Perindo 2 orang, PAN 4 orang, Hanura 5 orang, Demokrat 4 orang, PBB 1 orang, dan PKPI 2 orang. Sedangkan yang tidak ada caleg mantan terpidana korupsi adalah PKB, Partai Nasdem, PPP, dan PSI.
Sedangkan untuk calon DPD, ada sembilan eks koruptor yang namanyak terdapat dalam daftar calon tetap (DCT). Namin berbeda dengan data ICW yang hanya mencantumkan enam eks koruptor. Sembilan caleg DPD itu bersebar di Aceh, Sumut, Babel, Sumsel, Kalteng, Sulut, dan Sultra. [sumber]
