Pemerintah telah memberikan sinyal kenaikan harga BBM subsidi akibat anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp 502 triliun.
Bahkan isunya, harga salah satu BBM subdisi, Pertalite akan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liternya.
Menurut Peneliti dari for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, apabila harga Pertalite benar naik, maka kondisi tersebut akan membuat inflasi Indonesia semakin tidak terkendali.
Apalagi saat ini inflasi Indonesia sudah mencapai 4,94 persen.
“Jika ada kenaikan BBM, maka akan membuat inflasi semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen bila Pertalite dinaikkan,” kata Nailul, dikutip dari Tempo.co hari ini, Kamis, 18 Agustus 2022.
Sementara menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, kenaikan BBM ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Daya beli masyarakat akan menurun dan mendorong bertambahnya jumlah orang miskin baru.
Bhima juga mengatakan bahwa saat ini ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan.
Situasi tersebut dikhawatirkan akan semakin buruk dengan kenaikan harga BBM subsidi dan menimbulkan tekanan ekonomi semakin dalam terhadap 40 persen kelompok rumah tangga terbawah.
“Belum lagi ada 64 juta UMKM yang bergantung dari BBM subsidi. Sebab saat ini pengguna BBM subdisi bukan hanya kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan operasional UMKM,” ucap Bhima.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut, Nailul Huda menyarankan apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, negara perlu merealokasikan anggaran tidak produktif dan anggaran pertahanan Indonesia yang terlalu besar.
Kemudian anggaran infrastruktur juga menurut dia bisa dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.
“Anggaran food estate, IKN, ataupun KCJB bisa dialihkan ke subsidi BBM. Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat,” jelas Nailul.
Selain itu, untuk menekan kenaikan inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga acuan.
Namun menurut Lailul saat ini BI tampaknya masih berusaha untuk menahan suku bunga acuan meski nilai tukar rupiah melemah dan menambah jebol anggaran subsidi minyak.(Sumber)
