Anggaran subsidi energi pada tahun ini dipastikan jebol seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Adapun harga minyak mentah Indonesia atau ICP saat ini masih di atas USD 100 per barel, jauh dari asumsi APBN 2022 USD 63 per barel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi tersebut berdampak pada membengkaknya alokasi anggaran subsidi energi (BBM, listrik, dan LPG). Menurut dia, subsidi energi yang semula dialokasikan Rp 152,5 triliun, membengkak menjadi Rp 502,4 triliun.
“Dengan kenaikan harga minyak ICP di atas USD 100 (per barel) dan kurs juga kita koreksi, kita menaikkan 3 kali lipat (anggaran subsidi energi) jadi Rp 502.4 triliun. Selisih 349 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (26/8).
Adapun khusus untuk anggaran subsidi BBM saja, Sri Mulyani mengatakan terjadi pembengkakan yang luar biasa, yakni dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun.
“Ini untuk menahan syok harga dari luar karena ada perang. Kalau tidak ada shock absorber langsung menghantam ekonomi dan masyarakat. Mungkin ekonomi kita situasi berat. Maka APBN meredamnya dengan menambah jadi Rp 502,4 untuk subsidi BBM, LPG, listrik,” ujarnya.
Sri Mulyani kemudian membeberkan harga keekonomian BBM di Indonesia. Dari pemaparannya, harga jual eceran saat ini memang jauh sekali dari harga seharusnya.
Harga jual eceran BBM Solar yang ditetapkan Pertamina saat ini Rp 5.150 per liter. Padahal, kata Sri Mulyani, harga keekonomiannya dengan menggunakan kurs Rp 14.700 per dolar AS dan ICP USD 105 per barel, harga Solar seharusnya Rp 13.950 per liter.
“Jadi harga yang dijual masyarakat hanya 37 persen, artinya masyarakat dapat subsidi 63 persen dari harga riil, Rp 8.800 per liter,” ujarnya.
Untuk BBM Pertalite, harga jual ecerannya saat ini dipatok Rp 7.650 per liter. Jika menggunakan asumsi ICP dan kurs dolar AS sama seperti Solar, maka harga keekonomian Pertalite seharusnya Rp 14.450 per liter.
“Artinya harga Pertalite sekarang ini 53 persen rakyat yang pakai dapat subsidi Rp 6.800 per liter,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, dengan kondisi seperti itu nilai subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk BBM Pertalite adalah Rp 93,5 triliun, yang 60 persennya dinikmati oleh rumah tangga mampu.
“Atau bahkan sangat kaya 60 persen atau Rp 60 triliun. Sedangkan masyarakat miskin yang gunakan Pertalite hanya 20 persen. Ini artinya, ratusan triliun subsidi yang diberikan adalah (untuk) kelompok paling mampu,” ujarnya.
Sementara untuk harga BBM Pertamax, dengan asumsi kurs dolar AS dan ICP yang sama, harga keekonomiannya seharusnya Rp 17.300 per liter. Namun, meskipun yang membeli adalah masyarakat mampu dengan mobil yang bagus, mereka masih mendapat subsidi Rp 4,800 per liter.(Sumber)
