Pemerintah bersama PT PLN (Persero) tengah berupaya menekan beban impor LPG dan mengurangi kelebihan pasokan (oversupply) listrik, melalui program konversi kompor LPG menjadi kompor listrik untuk masyarakat miskin.
Saat ini, PLN sedang melakukan uji klinis konversi kompor listrik tersebut, dengan target penyaluran kompor untuk 300.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun ini.
Hingga 2025, penerima ditargetkan mencapai 15,3 juta KPM.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai pemerintah salah sasaran jika ingin menggencarkan penggunaan kompor listrik di dalam negeri kepada masyarakat miskin.
Alih-alih memaksa masyarakat miskin golongan subsidi 450 VA atau 900 VA menggunakan kompor listrik, seharusnya pemerintah mensosialisasikan program ini kepada masyarakat kaya.
“Semestinya program kompor induksi ini sasarannya bukan masyarakat miskin, tapi justru untuk masyarakat mampu yang memiliki daya listrik di atas 2.200 VA bahkan 3.500 VA, itu harus disosialisasikan dengan masif,” katanya kepada kumparan, Sabtu (17/9).
Dia menilai program ini akan berjalan efektif lantaran kebutuhan memasak dan konsumsi listrik masyarakat kaya sangat besar, sehingga penyerapan pasokan listrik PLN juga bisa semakin besar.
Abra menambahkan jika ingin sosialisasi penggunaan kompor listrik ini semakin cepat, pemerintah bisa membuat imbauan penggunaan kompor listrik kepada PNS, BUMN, atau pejabat lain, mengikuti Inpres No 7 Tahun 2022 yang mewajibkan pejabat menggunakan mobil listrik.
“Pemerintah bisa saja ambil opsi mendorong atau mewajibkan ASN, karyawan BUMN, TNI/Polri untuk menggunakan kompor induksi di rumahnya masing-masing. Saya pikir bisa secara signifikan mempercepat program kompor induksi,” ungkap dia.
Inisiatif tersebut sekaligus bisa menjadi percontohan bagi masyarakat umum, agar dapat melihat sendiri apakah memang memasak dengan kompor induksi lebih hemat dan cepat dari LPG 3 kilogram.
“Misal ternyata betul lebih hemat pengeluarannya, lebih cepat memasaknya, tidak ada risiko kebakaran dan lain-lain, masyarakat umum akan dengan sukarela beralih dari kompor LPG ke induksi,” jelas Abra.
Selain itu, Abra juga menilai jika program konversi ini menyasar masyarakat miskin kurang tepat lantaran kebutuhan daya listrik sangat besar untuk penggunaan kompor induksi.
“Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan kalau program ini menyasar ke masyarakat miskin. Ini kan kebutuhannya daya listrik menggunakan kompor listrik dua tungku minimal 2.200 VA,” katanya.
Adapun PLN telah mengeklaim jika program kompor listrik ini menggunakan jaringan listrik (Miniature Circuit Breaker/MCB) yang berbeda dengan jaringan eksisting, sehingga tidak akan membebani terutama bagi pelanggan 450 VA.
“Nah pertanyaannya ketika mereka dapat jaringan baru untuk bisa mendukung pemanfaatan kompor induksi, biaya listriknya berapa per kWh (kilowatt per hour), apakah lebih mahal yang mereka gunakan saat ini,” tutur Abra.(Sumber)
