Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bakal menindak tegas semua pengusaha batu bara di Indonesia yang tak mau hilirisasi.
Salah satunya membekukan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Dalam hal ini, ia pun langsung menyolek Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakrie.
“Jadi Pak Anin, Pak Arsjad yang punya batu bara yang sudah diperpanjang PKP2B-nya, ini hati-hati, kalau kalian tidak bangun hilirisasi, izinnya perlu kita evaluasi,” ujarnya dalam Rapimnas Kadin, Jumat (2/12).
Menurutnya, hilirisasi memang menjadi program terbaru pemerintah sebelum melakukan ekspor. Tujuannya agar komoditas Indonesia memiliki nilai tambah saat dikirim ke negara lain.
Selama ini, ekspor batu bara, hingga nikel Indonesia dilakukan dalam bentuk barang mentah, sehingga nilainya tak seberapa.
Karenanya, pemerintah membuat kebijakan bahwa harus dilakukan hilirisasi.
“Ini jujur saja, jadi sekarang kan kewajiban uu, perpanjangan izin batu bara atau nikel atau tembaga harus bangun hilirisasi,” imbuhnya.
Bahlil menyebutkan saat ini semua komoditas Indonesia yang ingin diekspor harus dalam bentuk setengah jadi atau jadi, tak boleh lagi barang mentah.
Hal ini sudah dilakukan oleh perusahaan besar seperti Freeport dan juga PTBA sesuai dengan aturan pemerintah.
“Freeport sudah bangun smelternya di Gresik, sekarang PTBA sudah bangun di Sulawesi Selatan, Pak Anin sudah bangun di Kalimantan, Pak Arsjad juga sudah mulai masuk sekarang di Kalimantan. Itu batu baranya jadi, ini tidak ada lagi yang lewat,” jelasnya.
Menurutnya, bila ada yang melanggar aturan atau perjanjian yang ditetapkan dengan pemerintah dan tak mau melakukan hilirisasi, tak ada kompromi, izinnya akan langsung dicabut.
“Kalau ada yang main-main, mohon maaf biar senior yang punya, saya tahan izinnya, tidak ada cerita, ini hilirisasi,” pungkasnya.(Sumber)
