Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK untuk tidak melulu mengandalkan upaya operasi tangkap tangan (OTT) dalam kinerja pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan Luhut saat menyampaikan sambutan di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang digelar Stranas PK. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan KPK Firli Bahuri dkk dan kementerian-lembaga terkait.
Awalnya, Luhut menyampaikan perihal pentingnya keberadaan e-katalog untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan dalam urusan pengadaan. Ia bahkan menargetkan nantinya akan ada 2,3 juta item yang dapat didaftarkan ke dalam e-katalog tersebut.
Jika berhasil, kondisi itu bahkan diyakini Luhut dapat berdampak pada tumbuhnya lapangan kerja.
“Jadi 2,3 juta item tahun ini kita targetkan Rp 400 triliun harus masuk dalam e-katalog itu ternyata masuk hampir Rp 600-900 triliun ya yang masuk dia e-katalog yang orang belanja di e-katalog komitmen? dan itu yang buatan dalam negeri itu sudah hampir dekat Rp 400 triliun,” ujar Luhut dalam paparannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
“Itu menjadi dibuat dalam negeri Rp 400 triliun itu 2 juta lapangan kerja dan itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi on top, pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Bappenas lalu Kementerian Keuangan,” sambungnya.
Langkah pencegahan seperti dengan e-katalog itu bahkan diyakini Luhut jauh lebih baik ketimbang KPK harus menindak orang melalui OTT.
Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget.
-Luhut Binsar Pandjaitan.
Untuk itu dia mendorong penerapan pencegahan yang lebih maksimal melalui digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pelabuhan laut maupun udara. Menurutnya jika seluruh uang langsung masuk ke dalam sistem digital, kata Luhut, celah korupsi akan semakin tertutup.
“Kalau sudah masuk kan Itu uangnya di situ, sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi,” ungkap Luhut.
Tak hanya itu, Luhut juga menganggap OTT yang kerap dilakukan komisi antirasuah juga punya dampak buruk.
Sehingga, ia bilang, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.
“OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Luhut berkelakar bahwa sebenarnya tidak ada individu atau pihak yang benar-benar bersih. Tapi kondisi itu bukan menjadi pembenar bagi penegak hukum utamanya KPK untuk menangkap seseorang.
“Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun Jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya nggak akan bisa main-main,” kata Luhut.(Sumber)
